SATELITNEWS.COM, TANGERANG – DPRD Kota Tangerang bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Dua aspirasi utama yang menjadi fokus perjuangan ialah kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta penyetaraan ijazah bagi PPPK yang belum diakomodasi sesuai jenjang pendidikan terakhir.
Komitmen tersebut mengemuka dalam hearing antara DPRD Kota Tangerang, Pemkot Tangerang, dan Forum PPPK Penuh Waktu yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Jumat (7/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jatmiko, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Agus Andrianto, serta perwakilan Forum PPPK Penuh Waktu.
Arief Wibowo mengatakan, persoalan kesejahteraan PPPK penuh waktu telah menjadi perhatian DPRD sejak pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, perubahan status dari tenaga harian lepas (THL) menjadi PPPK penuh waktu justru membuat sebagian pegawai mengalami penurunan pendapatan akibat perbedaan regulasi.
“Isu ini sudah muncul sejak penyusunan anggaran 2026. Ketika mereka diangkat menjadi PPPK penuh waktu, justru tingkat kesejahteraannya mengalami penurunan. Ini bukan karena kesengajaan, tetapi akibat perbedaan regulasi antara THL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan PPPK yang mengacu pada kebijakan pemerintah pusat,” ujar Arief.
Ia menegaskan, DPRD ingin memastikan kesejahteraan PPPK penuh waktu dapat meningkat seiring besarnya peran mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga: Polemik Paripurna, Bupati Lebak Buka Suara
“Kami tidak ingin mereka bekerja dalam kondisi kesejahteraan yang kurang memadai. Mereka merupakan tulang punggung pelayanan publik, sehingga kesejahteraannya harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Arief menjelaskan, terdapat dua aspirasi utama yang diperjuangkan melalui hearing tersebut. Pertama, penyetaraan TPP bagi PPPK penuh waktu formasi teknis dengan aparatur sipil negara (ASN) sesuai ketentuan Undang-Undang ASN.
Kedua, penyesuaian jenjang pendidikan atau penyetaraan ijazah bagi PPPK yang saat pengangkatannya masih menggunakan kualifikasi pendidikan di bawah ijazah terakhir yang dimiliki.
“Masih ada pegawai yang sebenarnya sudah berijazah S1 bahkan lebih tinggi, tetapi saat pengangkatan menggunakan kualifikasi SMA. Hal itu tentu berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Menurut Arief, peluang merealisasikan kedua aspirasi tersebut masih terbuka, baik dari sisi regulasi maupun kemampuan keuangan daerah. DPRD bersama Pemkot Tangerang akan melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta instansi terkait guna mencari solusi yang sesuai ketentuan.
“Secara regulasi kami melihat masih ada ruang. Karena itu, kami tidak menunggu kebijakan pusat, tetapi akan aktif melakukan komunikasi dan konsultasi agar aspirasi teman-teman PPPK dapat direalisasikan,” ungkapnya.
Baca Juga: Belanja Daerah Naik Rp 217 Miliar, PAD Turun Rp 32,706 Miliar
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman menegaskan Pemkot Tangerang mendukung aspirasi yang disampaikan Forum PPPK Penuh Waktu.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menerima usulan terkait penyetaraan ijazah maupun penyesuaian pendapatan bagi PPPK.
“Kami merespons dan mendukung apa yang menjadi masukan dari Forum PPPK Penuh Waktu. Ada usulan penyetaraan ijazah karena sebagian pegawai sudah memiliki pendidikan S1 bahkan S2, kemudian ada juga usulan penyesuaian pendapatan karena setelah diangkat menjadi PPPK penuh waktu justru mengalami penurunan penghasilan,” kata Herman.
Ia menambahkan, Pemkot Tangerang bersama DPRD telah mengupayakan peningkatan TPP bagi PPPK penuh waktu, meski nominalnya belum sepenuhnya memenuhi harapan.
“Kami akan terus berupaya. Saat ini kami sudah mencoba menaikkan TPP dengan dukungan DPRD, walaupun belum maksimal. Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri, KemenPAN-RB, serta instansi terkait untuk membahas penyetaraan ijazah maupun penyesuaian kesejahteraan PPPK penuh waktu,” pungkasnya.
Ketua Forum ASN PPPK Teknis Kota Tangerang Jamiludin mengatakan, penghasilan PPPK teknis saat ini terdiri atas gaji pokok sekitar Rp2.511.500 dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Rp689.396 per bulan. Dengan demikian, total penghasilan yang diterima sekitar Rp3,2 juta per bulan. Jumlah tersebut berada di bawah UMK Kota Tangerang 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.399.405.
“Penurunan penghasilan ini sangat berdampak bagi keluarga kami dan sangat memengaruhi kinerja kami sebagai pegawai karena kami harus dipaksa mencari penghasilan tambahan lain demi menghidupi keluarga kami,” ujar Jamiludin.
Menurut Jamiludin, kondisi tersebut juga dirasakan sebagai penurunan penghasilan oleh sebagian pegawai yang sebelumnya bekerja dengan pendapatan lebih tinggi sebelum beralih status menjadi PPPK. Ia menyebut, sebagian pegawai teknis sebelumnya memperoleh penghasilan sekitar Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan. Setelah diangkat menjadi PPPK, penghasilan yang diterima justru lebih rendah.
Selain persoalan penghasilan, Forum PPPK Teknis Kota Tangerang meminta pemerintah menyesuaikan kembali pencantuman ijazah dalam data kepegawaian.
Jamiludin mengatakan, ijazah terakhir para pegawai perlu dicantumkan sesuai dengan data pada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal itu dinilai penting karena terdapat PPPK teknis yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana, tetapi memperoleh formasi dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat. “Ijazah kami harus dicantumkan kembali sesuai dengan database BKN. Yang SMA harus SMA, yang S1 harus disesuaikan,” kata Jamiludin. (made)
