SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Akses masyarakat Indonesia ke layanan keuangan kini nyaris merata, tetapi pemahaman terhadap produk dan pengelolaan keuangan belum berkembang secepat penggunaannya. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan 93,61 persen penduduk punya akses ke layanan keuangan, dan 69,57 persen melek keuangan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) itu menunjukkan perluasan akses ke layanan keuangan berlangsung lebih cepat daripada peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengelola keuangan. Selisih antara indeks inklusi dan literasi mencapai 24,04 poin, menandakan penggunaan layanan keuangan belum sepenuhnya diikuti tingkat pemahaman yang setara.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan indeks literasi keuangan nasional pada 2026 meningkat dari 66,64 persen pada tahun sebelumnya menjadi 69,57 persen.
“Indeks literasi keuangan 2026 adalah sebesar 69,57 persen, yang artinya sekitar 70 dari 100 penduduk Indonesia umur 15–79 tahun telah memenuhi kriteria well literate,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Seseorang dikategorikan well literate apabila memenuhi lima unsur pembentuk indeks literasi keuangan, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan.
SNLIK 2026 dilakukan terhadap 75.000 responden yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Baca Juga: Elkan Baggot: Kami Adalah Raja Asia Tenggara
BPS mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan memahami dan mengelola keuangan sehingga seseorang dapat mengambil keputusan finansial yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan.
Peningkatan literasi terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, meski kesenjangan keduanya masih lebar. Literasi keuangan masyarakat perdesaan naik cukup signifikan sebesar 4,55 poin persentase menjadi 64,42 persen dari 59,87 persen pada tahun sebelumnya. Di perkotaan, literasi keuangan meningkat menjadi 90,39 persen dari 90,03 persen.
Berdasarkan jenis kelamin, tingkat literasi keuangan laki-laki dan perempuan kini relatif berimbang. Indeks literasi laki-laki tercatat 69,54 persen, sedangkan perempuan sedikit lebih tinggi, yakni 69,61 persen.
Jika dilihat berdasarkan jenis layanan keuangan, literasi keuangan konvensional mencapai 69,57 persen, sedangkan literasi keuangan syariah berada pada level 43,07 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, literasi keuangan syariah sedikit menurun dari 43,42 persen.
Secara wilayah, DKI Jakarta mencatat tingkat literasi keuangan tertinggi, yakni 84,01 persen. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan dengan 79,69 persen dan Bali sebesar 78,77 persen.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan nasional naik dari 92,74 persen pada 2025 menjadi 93,61 persen pada 2026. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan inklusi pada sektor keuangan konvensional, yang naik dari 92,61 persen menjadi 93,52 persen.
Baca Juga: Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026, John Herdman: Malam Luar Biasa!
“Inklusi keuangan secara nasional pada 2026 meningkat dari 92,74 persen menjadi 93,61 persen. Kenaikan ini terutama berasal dari keuangan konvensional,” kata Amalia.
Inklusi keuangan mengukur sejauh mana masyarakat memiliki akses dan memanfaatkan produk maupun layanan sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.
Peningkatan inklusi keuangan terjadi di hampir seluruh jenjang pendidikan. Kenaikan yang cukup besar terlihat pada kelompok masyarakat yang tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, maupun tamat SD atau sederajat.
Berdasarkan kelompok umur, tingkat inklusi keuangan tertinggi tercatat pada usia produktif 26–35 tahun, yakni 96,27 persen. Sebaliknya, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun masih mencatat tingkat inklusi di bawah rata-rata nasional.
DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan tingkat inklusi keuangan tertinggi, yakni 99,74 persen. Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi kedua dengan 98,74 persen, disusul Kepulauan Riau sebesar 98,43 persen.
Meski akses layanan keuangan semakin luas, survei mengungkap bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perlindungan di sektor keuangan masih relatif rendah. Sebanyak 62,51 persen responden mengetahui bahwa simpanan di lembaga keuangan dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengetahui keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau pernah melihat logo LPS.
Yang lebih rendah lagi adalah pengetahuan mengenai penjaminan polis asuransi. Hanya 12,47 persen responden yang mengetahui bahwa polis asuransi yang dimilikinya akan dijamin.
BPS menilai hasil SNLIK 2026 tidak hanya menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merancang program peningkatan literasi dan perluasan akses layanan keuangan pada tahun-tahun mendatang. (rmg/xan)
