SATELITNEWS. COM, JAKARTA — DPR resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset pada Kamis (19/11/2026). Namun, kontroversi belum berakhir. Keputusan itu diwarnai sorotan terhadap tidak masuknya sejumlah poin krusial dan pengaduan etik terhadap Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026—2027 yang dipimpin Puan di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat tersebut dihadiri 361 dari total 573 anggota DPR.
Puan menegaskan pengesahan UU Perampasan Aset bukan dilakukan karena desakan atau paksaan pihak mana pun. Menurut dia, DPR telah menjalankan proses pembentukan undang-undang dengan baik dan mengedepankan partisipasi publik.
“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan dalam rapat paripurna.
Puan menyebut DPR telah menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU), serta melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi untuk menyerap masukan masyarakat. DPR juga mengunjungi 46 daerah pemilihan guna menghimpun aspirasi dari akar rumput.
Selain menyerap masukan publik, DPR melakukan berbagai penelitian agar ketentuan dalam UU Perampasan Aset tidak tumpang tindih dengan peraturan lain, termasuk KUHAP dan KUHP.
Baca Juga: Rano Alfath Tolak Tegas Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo
Sebelum pengambilan keputusan, Habiburokhman selaku Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset menyampaikan laporan pembahasan. Setelah itu, Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” seru anggota yang hadir.
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset belum bisa langsung diterapkan. Pasal 74 UU tersebut mengatur UU mulai berlaku 12 bulan setelah UU diundangkan dan setelah terbentuknya badan baru yang diatur dalam UU Perampasan Aset.
Habiburokhman mengatakan penerapan UU tersebut nantinya akan melibatkan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Badan Pengelola Perampasan Aset akan dipisahkan dari aparat penegak hukum untuk mencegah konflik kepentingan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Klaim Selamatkan Rp14 Triliun
“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman seusai rapat paripurna.
Sementara itu, Badan Pengawas Perampasan Aset disiapkan untuk mengawasi penerapan undang-undang sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman mengatakan badan tersebut diperlukan agar UU Perampasan Aset tidak menjadi alat untuk menindas pihak di luar kekuasaan atau memeras masyarakat melalui aparat penegak hukum.
UU Perampasan Aset juga mencakup enam jenis tindak pidana selain korupsi yang dapat dikenai perampasan aset. Keenamnya meliputi narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Sementara itu, di tengah klaim DPR mengenai pelibatan masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perumusan aturan tersebut.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” ujar Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis.
DPR juga dinilai mengabaikan prinsip partisipasi bermakna karena tidak menyebarluaskan draf RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” kata Ibrahim.
Atas dugaan tersebut, ICW mengadukan Puan dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pengaduan itu merupakan tindak lanjut somasi yang dilayangkan pada 16 November 2026.
Ibrahim mengatakan laporan tersebut telah diterima sekretariat MKD. Koalisi advokasi perampasan aset berharap MKD menindaklanjuti pengaduan dan memberikan sanksi apabila dugaan pelanggaran etik terbukti.
Selain mempersoalkan proses pembahasan, organisasi anti korupsi itu juga menyoroti tiga poin krusial yang dinilai bermasalah dalam substansi UU Perampasan Aset. Ketiga persoalan itu semestinya dibahas secara terbuka bersama masyarakat sebelum UU disahkan.
Poin pertama adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara tidak wajar.
Menurut Ibrahim, ketentuan tersebut penting untuk mengatasi persoalan ketimpangan ekonomi. Tanpa aturan itu, kata dia, UU Perampasan Aset tidak dapat menjerat pelaku korupsi yang mengalami penambahan kekayaan secara tidak wajar.
“Bahkan, DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian daripada undang-undang ini,” ujarnya.
Staf Divisi Investigasi ICW Zararah Azhim Syah menduga penolakan terhadap pengaturan illicit enrichment berkaitan dengan kondisi sejumlah pejabat publik yang memiliki kekayaan meningkat secara tidak wajar, tetapi tidak mampu membuktikan asal-usulnya.
“Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya,” kata Azhim.
Poin kedua berkaitan dengan potensi tidak dapat dipulihkannya kerugian negara dari perkara korupsi yang terjadi sebelum UU tersebut berlaku. Menurut ICW, kerugian negara dalam kasus-kasus lama, termasuk yang telah terungkap ke publik, tidak dapat dipulihkan.
Poin ketiga menyangkut kelembagaan pengelola aset rampasan. ICW mempersoalkan pengaturan lembaga tersebut yang dialihkan ke tingkat Peraturan Presiden (Perpres) dan ditempatkan langsung di bawah kendali presiden.
Atas berbagai catatan tersebut, ICW menilai substansi aturan yang disahkan saat ini telah menyimpang dari semangat awal penyusunan UU Perampasan Aset.
“Oleh karenanya kami berpendapat, undang-undang perampasan aset hari ini adalah undang-undang yang perampasan aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu,” ujar Ibrahim. (rmg/xan)

















