SATELITNEWS.COM, TANGSEL--Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan meski ruang fiskal dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 masih terbatas.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangsel dengan agenda Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (3/9/2026).
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan mengatakan bahwa perubahan APBD tersebut masih berada pada jalur yang telah dirancang pemerintah daerah. Total anggaran dalam perubahan APBD disebut berada di kisaran Rp5,2 triliun.
“Sekarang masih on the track sih dengan anggaran Rp5,2 triliun ini, jadi harapan tidak mengganggu dan malah ini membantu kami dalam mencapai staging yang sudah dibuat oleh Bapelitbangda untuk mencapai program-program dari program strategis daerah,” ujar Pilar.
Dari sisi pendapatan, peningkatan terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak daerah. Namun, pemerintah juga masih melakukan penyesuaian terhadap penerimaan dari bagi hasil pemerintah provinsi.
“Dari PAD tentu ada peningkatan dari pajak daerah, itu yang pertama. Lalu juga kita terakhir itu masih terkoreksi dari bagi hasil provinsi. Kalau sumbernya dari peningkatan pendapatan aseli daerah murni dari situ,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi fiskal tersebut masih dinilai cukup untuk menopang tahapan program strategis daerah. Pemerintah tidak mengubah seluruh prioritas yang telah ditetapkan, melainkan mengatur pelaksanaannya berdasarkan kemampuan anggaran.
Baca Juga: Jumlah Warga Diare di Serpong Lagoon Tangsel Jadi 176 Orang
Ia mencontohkan pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) negeri serta peningkatan fasilitas olahraga bagi masyarakat. Kedua sektor tersebut telah memiliki tahapan pembangunan sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Pemkot Tangsel juga memastikan keterbatasan anggaran tidak serta-merta membuat program prioritas dihapus. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap menjadi perhatian utama.
Meski demikian, efisiensi anggaran tetap dilakukan. Pemerintah daerah menyisir belanja yang dinilai tidak terlalu krusial untuk kemudian dialihkan kepada program yang memiliki dampak lebih besar bagi masyarakat. Efisiensi antara lain menyasar perjalanan dinas, konsumsi kegiatan hingga agenda perayaan yang dinilai masih dapat dibatasi.
“Tapi selebihnya untuk program pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang menjadi prioritas dalam RPJMD itu tidak ada pengurangan secara signifikan,” jelasnya.
Menurutnya, pola tersebut bukan lagi sekadar efisiensi seperti yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kini berupaya memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan kepada kebutuhan prioritas.
Dalam perubahan APBD 2026, sektor kesehatan dan pendidikan menjadi dua bidang yang mendapatkan porsi penambahan cukup besar.
Baca Juga: Cegah Banjir, Pemkab Tangerang Gelontorkan Rp50 Miliar
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo menjelaskan, tambahan tersebut antara lain digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dasar yang sebelumnya mengalami penundaan pengalokasian maupun sempat dilakukan pergeseran dalam pelaksanaan APBD murni 2026.
“Kita menggunakannya untuk membalikkan angka yang kemarin kita geser. Terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar, belanja pegawai, kemudian penambahan di pengelolaan sampah, penambahan infrastruktur, juga pelayanan pendidikan kita tambah,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kondisi tersebut bukan menunjukkan adanya kekurangan anggaran sejak awal, melainkan terdapat sejumlah kebutuhan yang pengalokasiannya ditunda atau digeser dalam perjalanan pelaksanaan APBD 2026.
“Masih ke hal-hal yang basic yang memang di awal sudah kita identifikasi, adanya penundaan, bukan kekurangan, tapi penundaan pengalokasian,” ujarnya.
Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah juga menyiapkan tambahan anggaran untuk kebutuhan infrastruktur, termasuk penanganan genangan, banjir dan longsor. Besaran tambahan anggaran untuk sektor tersebut belum dirinci.
Namun, pemerintah menyebut kebutuhan di lapangan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan penambahan anggaran. Usulan dari masyarakat turut menjadi bahan evaluasi pemerintah. Setiap laporan mengenai genangan, banjir maupun longsor akan dikaji untuk menentukan kebutuhan penanganannya.
“Setiap tahun itu kan banyak sekali pengajuan dari warga masyarakat, terus juga kita lihat dengan konsidir di lapangan, apabila terjadinya ada genangan, banjir, ataupun longsor, itu yang harus kita segera tangani,” pungkasnya. (eko)
