SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Sebanyak 48 juta keluarga ditargetkan masuk dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital hingga Desember 2026. Pemerintah membuka registrasi ulang bagi penerima bantuan sosial (bansos) sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat yang merasa berhak memperoleh bantuan untuk masuk dalam pendataan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan digitalisasi bansos memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri. Hingga kini, lebih dari 5,6 juta keluarga telah mendaftar dengan dukungan lebih dari 289 ribu Agen Perlinsos.
“Digitalisasi bansos ini untuk meregistrasi ulang dan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendaftar kalau memang menginginkan mendapatkan bansos,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers seusai Rapat Tingkat Menteri
Pembahasan Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Sistem tersebut disiapkan untuk registrasi calon penerima bansos 2027, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pendaftaran tidak otomatis membuat seseorang menerima bantuan.
“Pintu pendaftaran terbuka bagi siapa pun, sistem yang menilai kelayakan. Perlinsos Digital adalah game changer. Warga mendaftar, sistem yang akan memverifikasi dan menilai, lalu ditetapkan layak atau tidak layak dengan alasan yang jelas,” ujar Gus Ipul.
Langkah ini ditempuh karena sebagian penerima bansos sebelumnya ditengarai tidak tepat sasaran. Informasi yang terkumpul akan diverifikasi dan dipadankan dengan data pemerintah sebelum seseorang ditetapkan sebagai penerima.
Baca Juga: Polisi Awasi Penyaluran Beras Bantuan di Rangkasbitung
Selain untuk registrasi, sistem tersebut digunakan memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah juga memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam pemutakhiran dan verifikasi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan pendaftaran mencapai 500 ribu keluarga per hari untuk mencapai target 48 juta keluarga.
“Target kita 48 juta keluarga harus terdaftar. Ini menjangkau 50 persen populasi nasional,” kata Luhut.
Luhut mengatakan pemutakhiran data tersebut juga menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah skema subsidi secara bertahap. Dalam satu hingga dua tahun ke depan, subsidi yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk barang akan diarahkan langsung kepada masyarakat dalam bentuk tunai.
“Ke depan, kita ini dalam over time, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan, subsidi itu akan kita ubah skemanya, saya sudah lapor Presiden (Prabowo), tidak lagi pada barang, tapi langsung pada manusia, jadi cash,” kata Luhut.
Menurut Luhut, perubahan skema tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah membangun data perlindungan sosial yang lebih akurat. Data yang telah diperbarui melalui proses registrasi dan pemutakhiran hingga akhir 2026 nantinya menjadi dasar penyaluran bantuan sosial.
Baca Juga: 12.800 Penerima Bansos di Kabupaten Serang Terindikasi Judi Online
“Ya kita harapkan kalau semua data ini bisa jalan dengan baik, saya sudah lapor Presiden, sampai akhir tahun ini nanti daftarnya akan datang semua,” ujar Luhut.
Dari sisi kesiapan teknologi, piloting telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi yang mencakup sekitar 5,4 juta kepala keluarga hingga 28 September 2026. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan capaian tersebut menjadi bekal menuju tahap rollout.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berfungsi menghubungkan pertukaran data antarinstansi untuk mempercepat validasi. Kemkomdigi akan memperkuat kapasitas SPLP untuk menghadapi peningkatan transaksi saat layanan diperluas.
“Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju rollout,” ujar Meutya.
Tantangan berikutnya adalah menjangkau masyarakat yang belum terbiasa atau memiliki keterbatasan akses teknologi. Lansia, penyandang disabilitas, serta warga di daerah terpencil menjadi kelompok yang berisiko tertinggal.
“Keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi alasan mereka tidak terdata,” tegas Gus Ipul.
Karena itu, pemerintah memperluas Agen Perlinsos melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Pendamping PKH, RT/RW, pemerintah daerah, maupun warga yang menjadi Kawan Perlinsos dapat membantu masyarakat melakukan registrasi.
Gus Ipul mengatakan, jika setiap agen rata-rata membantu 30 keluarga, dibutuhkan sekitar 2,4 juta agen untuk menjangkau 48 juta keluarga. Jumlah itu hampir 10 kali lipat dibandingkan lebih dari 289 ribu agen yang tersedia saat ini.
“Jadi kuncinya satu, perluasan Agen Perlinsos,” ungkapnya.
Pada tahap verifikasi, data kependudukan menjadi basis utama. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menyediakan informasi biometrik, seperti sidik jari dan pengenalan wajah.
“Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen inilah kemudian dilatih, dan kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Dan ini kecepatannya sangat tinggi sekali karena hanya lima sampai tujuh detik saja, begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung muncul,” kata Tito di tempat yang sama.
Data kependudukan itu selanjutnya diintegrasikan dengan informasi dari kementerian dan lembaga lain. Tito mencontohkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengetahui kepemilikan tanah serta data kepolisian untuk mengetahui kepemilikan kendaraan.
Pemadanan tersebut digunakan untuk melakukan profiling masyarakat sasaran dan menilai kelayakan penerima. Sistem juga dapat menunjukkan jenis bantuan yang diterima, baik tunai maupun nontunai.
Masyarakat dapat melakukan registrasi mandiri melalui perlinsos.kemensos.go.id dengan menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter listrik PLN, serta mengikuti verifikasi wajah. Warga yang membutuhkan pendampingan dapat meminta bantuan Agen Perlinsos. (rmg)
