SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo mendorong penguatan tata kelola dan mekanisme pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, meski MBG merupakan program strategis nasional pemerintah pusat, pelaksanaannya berlangsung di daerah dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Arief menilai sinergi antara pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN), dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mencegah persoalan yang sebelumnya muncul sekaligus memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan dan harapan masyarakat.
“Ini memang program nasional, program strategis nasional, tetapi implementasinya tentu saja dilaksanakan di daerah dan berdampak langsung kepada masyarakat, dan juga terkait dengan tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Arief melalui WA menanggapi permintaan BGN agar kepala daerah melakukan sidak pelaksanaan MBG, Senin (5/10/2026).
Menurut Arief, pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG saat ini mulai menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah daerah, kata Arief, telah dilibatkan dalam menjaga mutu dan kualitas makanan yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), salah satunya melalui pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikoordinasikan dengan dinas kesehatan masing-masing daerah.
“Sepemahaman saya, seiring dengan waktu, pola koordinasi dan komunikasinya semakin baik. Pemerintah daerah sudah dilibatkan dalam aspek menjaga mutu dan kualitas makanan yang disediakan SPPG melalui urusan SLHS yang dikoordinasikan dengan dinas kesehatan di masing-masing pemerintah daerah,” katanya.
Namun, Arief menilai pola pelibatan tersebut perlu terus ditingkatkan. Ia juga mengapresiasi mulai dilibatkannya pihak sekolah dan guru dalam memastikan aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, keamanan pangan menjadi salah satu aspek paling penting yang harus mendapat perhatian serius karena makanan yang diberikan melalui program tersebut dikonsumsi langsung oleh para siswa.
Baca Juga: Polemik Paripurna, Bupati Lebak Buka Suara
Selain aspek pemenuhan gizi, Arief mendorong agar MBG di Kota Tangerang diperkuat dengan edukasi mengenai pola makan sehat. Ia mengusulkan agar Dinas Pendidikan Kota Tangerang dapat mengambil peran dalam membangun literasi pola hidup sehat di kalangan siswa.
“MBG ini bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik dari siswa, tapi juga membangun pemahaman atau literasi yang baik kepada siswa tentang pola makan sehat sebagai bagian dari literasi pola hidup sehat,” ujarnya.
Arief menjelaskan, pola hidup sehat tidak hanya berkaitan dengan asupan makanan. Menurutnya, siswa juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai pola istirahat yang sehat, olahraga, serta manajemen stres.
Di sisi lain, Arief menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola pengelolaan Satuan Tugas MBG (Satgas SPPG), termasuk memperjelas mekanisme pengawasannya.
Ia mengusulkan agar Satgas SPPG di tingkat Kota Tangerang memiliki kewenangan yang lebih jelas dan komprehensif dalam menjalankan fungsi pengawasan program tersebut. “Selain bentuk ajakan untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama untuk membangun tata kelola program yang lebih baik, ajakan ini juga perlu diselaraskan dengan perbaikan tata kelola pengelolaan SBBG, termasuk mekanisme pengawasannya,” kata Arief.
Menurut dia, keterlibatan pemerintah daerah tidak dapat dihindari karena pelaksanaan MBG berlangsung di daerah dan dampaknya dirasakan langsung oleh warga. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki peran yang jelas dan komprehensif dalam memastikan program MBG berjalan dengan tata kelola yang lebih baik.
Baca Juga: Belanja Daerah Naik Rp 217 Miliar, PAD Turun Rp 32,706 Miliar
“Ini program pusat, tapi dilaksanakan di tingkat daerah dan berdampak kepada warga di daerah. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah daerah perlu terlibat aktif dan memiliki peran yang jelas dan komprehensif untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan tata kelola yang lebih baik lagi ke depannya,” pungkasnya. (made)
