SATELITNEWS.ID, SERANG–Para petani di Kabupaten Serang mengaku kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi untuk kebutuhan tanaman padi. Keluhan tersebut disampaikan saat Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), ke salah satu penggilingan padi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Selasa (12/8).
Ketua Komunitas Penggilingan Padi dan Beras Mandiri (KPPBM) Kabupaten Serang, Hafifi mengatakan, kelangkaan pupuk biasanya terjadi pada saat musim tanam. Padahal jika pemupukan tanaman padi tidak dilakukan tepat waktu, tentunya akan mengurangi hasil panen.
“Alasannya dari distributir atau dari Pusri dan Petra kuoatanya (pupuk bersubsidi minim-red), dari kelompok juga kaget kenapa hal seperti itu tidak disosialisasikan dari awal, biar kita bisa jaga jaga,” kata Hafifi.
Akibat minimnya pupuk bersubsidi, kata dia para petani terpaksa mengeluarkan modal tambahan untuk membeli pupuk non subsidi yang ada dipasaran. Sebab, jika harus menunggu pupuk bersubsidi yang tidak jelas adanya bisa merugikan para petani yang sudah mengeluarkan modal banyak.
“Jadi kita cari di kios pupuk non subsidi,” tuturnya.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana mengatakan, alokasi pupuk subsidi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah untuk Kabupaten Serang memang lebih kecil dari Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (e-RDKK) yang sudah diajukan oleh kelompok tani. Sehingga memang belum selesai masa penebusan, pupuk ini sudah habis di distributor.
Baca Juga: Komisi IV DPR RI Kunker ke Kabupaten Serang, Bupati Tatu Sinergikan Program Perikanan
“Di gudang distributor katanya ada pupuk, tapi sebenarnya itu bukan jatah Kabupaten Serang, itu ada yang jatah Pandeglang dan Lebak,” tuturnya.
Namun demikian tambahnya, kemarin pihaknya mendapat surat dari pemerintah provinsi (Pemprov) Banten bahwa alokasi pupuk subsidi khususnya urea akan ditambah sebanyak 11 juta kilogram dari 10 juta kilogram. Pupuk ini akan coba dikeluarkan asal ada e-RDKK dari kelompok tani melalui penyuluh.
“Tapi1000 ton itu paling sampai agustus sudah mulai habis, karena normalnya kita itu setahun 14 ribu sampai 15000 ton. Jadi akhirnya ada yang beli pupuk non subsidi pake modal sendiri, cuma memang produktifitasnya berkurang karena kekurangan pupuk,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hasan Aminuddin mengatakan, setiap tahun persoalan kelangkaan pupuk selalu saja muncul. Oleh karena itu, ia merekomendasikan pada direktur pupuk dan dirjen tanaman pangan Kementan agar melakukan langkah kongkrit tanpa basa basi.
“Secara jelas kalau terus ada kelangkaan lebih baik subsidi pupuk dihapus. Sebelum ada subsidi pupuk dan diatur distributor pupuk di Indonesia tidak ada persoalan, setelah manajemen di tata malah ada kesulitan ini ada permainan mempersulit. Susidi Rp 29,5 triliun diberikan pada pupuk, saya beri rekomendasi ke Kementan hapus subsidi pupuk berikan subsidi harga. Kalau kurang kita tambah karena ini untuk kedaulatan pangan,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
