SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di Banten diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Tjahjo Kumolo bersama Bupati Pandeglang Irna Narulita, Senin (31/8). MPP tersebut didirikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pandeglang.
Tjahjo mengatakan dari delapan kabupaten/kota di Banten baru Kabupaten Pandeglang yang sudah memiliki MPP. Dia berharap daerah lainnya berkeinginan untuk mendirikan Mal Pelayanan Publik.
“Peresmian MPP ini merupakan yang pertama di Provinsi Banten. Semoga dengan diresmikannya MPP ini akan merangsang daerah lainnya untuk mendirikan,” kata Tjahjo Kumolo, Senin (31/8).
Menurutnya, MPP merupakan salah satu upaya dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Tjahjo mengungkapkan, selain di Kabupaten Pandeglang, sudah ada 26 MPP di Indonesia.
“Reformasi birokrasi sangat penting, arahan bapak Presiden, Pemerintah harus secepatnya berikan pelayanan masyarakat, dan mempercepat perizinan berbagai aspek. Jadi MPP Pandeglang ini bagian dari pelaksanaan intruksi tersebut,” klaimnya.
“Saya kira dengan adanya MPP di Banten khususnya di Kabupaten Pandeglang akan memberikan kenyamanan masyarakat dalam mengurus perizinan,” imbuhnya.
Baca Juga: Bupati Dewi: Purna Tugas Sebagai ASN Bukan Akhir Pengabdian
Begitu juga dinilainya MPP dapat berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi. “Dengan pelayanan perizinan, cepat pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan dampaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat,” tandas pria berkaca mata ini.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengungkapkan, MPP Pandeglang telah menyediakan 23 counter dan 223 layanan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, E-tilang, rekomendasi teknis perizinan, perizinan, pendaftaran wajib pajak, pelayanan SKCK, SKTM, pengajuan pensiun, kartu pencari kerja, pendaftaran BPJS, info haji, layanan BPJS ketenagakerjaan, layanan bank, paspor, pembayaran PDAM, PLN dan lain lain -lain.
“MPP Pandeglang diharapkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dengan melibatkan instansi vertikal,” katanya.
Selain itu tambahnya, di MPP juga ada beberapa anjungan diantaranya anjungan mandiri kependudukan, anjungan layanan mandiri, air siap minum, serta anjungan survey kepuasan masyarakat.
“Berbagai layanan MPP didukung oleh sistem informasi seperti antrian android, website dasboard yang menginformasikan data secara realtime,” tandasnya. (nipal/gatot)
