SATELITNEWS.ID, SERANG—Panitia khusus (Pansus) DPRD Banten tentang Raperda Penyertaan Modal BUMD PT Agribisnis Banten Mandiri mempertanyakan proses seleksi calon direksi perusahaan daerah yang telah dilakukan oleh pemprov. Mereka berharap ada keterbukaan dan transparansi dari Gubernur Banten Wahidin Halim tentang siapa saja orang yang akan duduk sebagai Direksi BUMD PT Agribisnis Banten Mandiri, mengingat modal yang dikelola nanti sebesar Rp300 miliar.
Tak hanya itu, direksi PT BUMD Itu juga akan mendapatkan dana segar Rp10 miliar, untuk penunjang operasional kegiatan dalam rangka menyusun rencana kerja. Dan dana Rp10 miliar sudah teralokasikan di APBD Perubahan tahun 2020 ini. Ketua Pansus Raperda Pernyertaan Modal BUMD PT Agribisnis Banten Mandiri, Indah Rusmiati, Kamis (10/9) mengaku sampai saat ini belum mengetahui nama-nama siapa saja calon direksi tersebut.
“Kami sudah berkirim surat ke Pemprov Banten mengenai siapa saja nama direksi BUMND PT Agribisnis, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Hanya dapat informasi dari Biro Ekonomi kalau nama-nama itu sudah dimeja gubernur. Itu saja informasi yang kami peroleh,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera memanggil Sekda Banten Al Muktabar untuk memberikan penjelasan, kelanjutan dari penyertaan modal BUMD PT Agribisnis Rp300 miliar.
“Saya akan panggil sekda (Al Muktabar, red) agar memaparkan seperti apa BUMD Agribisnis itu. Kami sangat proaktif, tapi pemprov terkesan tertutup,” ujarnya.
Upaya-upaya telah dilakukan Pansus Penyertaan Modal BUMD PT Agribisnis dikatakan Indah, adalah bentuk kehati-hatian, menginggat uang APBD telah banyak dikeluarkan, untuk pembentukan BUMD PT Agribisnis termasuk seleksi lelang calon direksinya.
Baca Juga: Gubernur Andra Berharap Warga Binaan Dibekali dengan Keterampilan
“Kami tidak ingin gegabah. Karena ini menyangkut uang rakyat. Sekecil apapun harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai nanti setelah uang dikeluarkan hasilnya tidak membawa dampak bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Banten,” ujarnya.
Apalagi kata dia, sebelumnya Pansus Penyertaan Modal BUMD PT Agribisnis telah melakukan kajian dan analisa dari berbagai kunjungan kerja ke Jawa Timur (Jatim) serta meminta pendapat para pakar, menyebutkan langkah Pemprov Banten tidak sesuai tahapan.
“Sekali lagi. Kami tidak mau gegabah dalam hal ini. Termasuk nanti siapa saja orang-orang yang akan duduk sebagai direksi. Karena kalau ada masalah dikemudian hari, kita juga akan disalahkan dan ditanya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Andra Soni pada Juli lalu berkirim surat kepada WH. Surat Penting bernomor 162/1649/DPRD, prihal tindaklanjut pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal meminta kepada gubernur segera menetapkan komisaris dan direksi.
“Guna kelancaran pembahasan Raperda mohon, agar saudara (WH) segera menetapkan Komisaris dan Direksi PT Agribisnis Banten Mandiri,” demikian Andra menulis suratnya kepada WH.
Anggota Panitia Seleksi Lelang Komasaris dan Direksi BUMD PT Agribisnis Banten Mandiri yang juga Sekretatis Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banten, Mahdani ditemui beberapa waktu lalu membenarkan WH telah menyiapkan dana Rp10 miliar untuk Penyertaan Modal PT Agribisnis. Dana tersebut mengerucut dari awal pembahasan lantaran hanya akan digunakan untuk kepentingan pada Direksinya kelak.
Baca Juga: Pemprov Banten Kaji Penambahan Bantuan Keuangan Desa 2027
“Untuk operasional PT Agrobisnis (Rp10 miliar). Setelah direksi dilantik. Nyusun program rencana bisnis. Kan perlu uang. Semacam menyusun RPJMD (rencana program jangka menengah daerah) gitu. Program usahanya,” ungkap Mahdani. (rus/bnn/gatot)
