SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Belum merasa puas dengan dukungan dari anggota DPRD Pandeglang, ratusan hahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Pandeglang yakni, HMI, GMNI, IMM, LMND dan Kumandang, serta lainnya, kembali melakukan aksi unjuk rasa atau demo penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) di depan Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (15/10).
Sejumlah mahasiswa pada aksi kali ini mendesak agar pimpinan DPRD Pandeglang bersama-sama dengan mahasiswa, mendatangani pakta integritas penolakan UU Omnibus Law Ciptaker.
Pantauan, setelah beberapa menit para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian, unsur pimpinan DPRD Pandeglang baik Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi, Wakil Ketua II Tubagus Asep Rafiudin dan Wakil Ketua III DPRD Pandeglang, MM. Fuhaira Amin, menemui para pendemo.
Kemudian mahasiswa dengan pimpinan DPRD Pandeglang duduk bersama di lokasi aksi. Kedua belah pihak berdialog sehingga menemukan titik temu bakal mengawal secara bersama-sama. Bahkan mahasiswa langsung menyodorkan pakta integritas agar ditanda tangani pimpinan DPRD Pandeglang. Alhasil, pimpinan DPRD Pandeglang menandatangani pakta integritas tersebut dan demo pun berakhir damai.
Salah seorang orator unjuk rasa, Tubagus Muhamad Afandi menyatakan, demo penolakan UU Omnibus Law tersebut, merupakan aksi kedua kalinya. Bahkan kata dia, pada saat aksi pertama para mahasiswa Cipayung Plus merasa kecewa, karena tidak ada respon dari pihak DPRD Pandeglang.
“Tapi sekarang ini ada tiga unsur pimpinan DPRD Pandeglang merespon atas aspirasi yang kami sampaikan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan sikap dan penandatanganan pakta integritas oleh unsur pimpinan DPRD ini,” kata Afandi usai demo, Kamis (15/10).
Baca Juga: Puluhan Mahasiswa di Banten dapat Beasiswa
Ketua GMNI Pandeglang ini pun menegaskan, jika dalam pakta integritas yang ditandatangani unsur Pimpinan DPRD Pandeglang, selama 7×24 jam tidak ada tindaklanjutnya, pihak DPRD harus siap menerima konsekuensinya. Namun disisi lain, ia meyakini bahwa unsur pimpinan DPRD Pandeglang itu bisa konsisten, dengan apa yang disampaikannya kepada para pendemo.
“Dalam dialog tadi, unsur pimpinan DPRD juga menyampaikan rasa keprihatinannya kepada kami. Ini bukti mereka juga bakal konsisten. Namun jika tidak konsisten, lihat saja langkah selanjutnya kami,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi mengaku, mengenai penandatanganan pakta integritas itu merupakan dukungan dari DPRD Pandeglang terhadap aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.
“Bukan secara kelembagaan kami menolak secara langsung. Itu hanya dukungan kami terhadap aspirasi dari maayarakat dan mahasiswa,” katanya.
Pihaknya mengatakan, kondusifitas di daerah Pandeglang harus terjaga. Maka pihaknya menyampaikan bentuk dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan para pendemo tersebut.
“Kami berpikir soal kondusifitas daerah. Kan itu hanya dukungan aspirasi dari temen-temen mahasiswa. Bukan berarti secara kelembagaan kami menolak atas disahkannya UU Omnibus Law itu,” tandasnya. (nipal/aditya)
Baca Juga: Wabup Tangerang Dorong Mahasiswa Unggul dan Berkarakter di Era Digital
