SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Sebanyak 10 jabatan struktural eselon III dan IV setingkat Sekretaris dan Kepala Seksi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang, sudah lama mengalami kekosongan.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Didi Mulyadi mengungkapkan, ada sekitar 10 jabatan struktural yang kosong. Tentu saja kata dia, kondisi itu sangat berpengaruh terhadap kinerja. Pasalnya lanjut Didi, ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang harus diback up.
“Maka dari itu, untuk mengatasi kekosongan jabatan kami mengambil kebijakan, diantaranya jabatan yang kosong tersebut kami isi dengan pejabat Pelaksana Tugas (Plt), agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” kata Didi saat menggelar acara pembinaan pegawai di lingkup DP2KBP3A di Aula Kantor DP2KBP3A, Senin (30/11).
Walau kekosongan jabatan itu sangat menghambat kinerja atau pelayanan. Namun dianggap Didi bukan sebuah alasan tidak bekerja maksimal, dalam menyukseskan pelayanan dan program kerja.
“Memang sangat menghambat kinerja, akan tetapi bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak bekerja secara maksimal. Sebaliknya, kami jadikan motivasi dan tantangan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pandeglang, Pery Hasanudin mengaku, pihaknya sangat memahami kekosongan jabatan tersebut. “Akibatnya sudah barang tentu dapat mempengaruhi terhadap kinerja pegawai itu sendiri,” katanya.
Baca Juga: Mulai Dicairkan, Sekda Pandeglang Pastikan Pekan Ini Seluruh ASN Gajian
Namun, kata Pery, sudah diketahui bersama bahwa saat ini dalam kontek Pilkada tidak boleh ada pelantikan jabatan. “Enam bulan sebelum Pilkada dan enam bulan sesudah Pilkada, sekalipun dibolehkan adanya pelantikan tentu harus ada persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” pungkasnya. (nipal/aditya)
