SATELITNEWS.ID, SERANG—Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp56,460 miliar dari APBD tahun 2021 untuk bantuan sosial (bansos) diantaranya dalam upaya mempercepat mengatasi dampak pandemi Covid-19. Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan dana tersebut akan dimanfaatkan untuk jaring pengamanan sosial, pengamanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.
“Untuk tahun 2021, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bantuan sosial melalui Dinsos sebesar Rp56, 460 miliar. Bagi KPM jaminan sosial keluarga, UEP dan bansos bagi LKKS,”kata Wahidin Halim didampingi Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Banten, Budi Dharma Sumapraja seusai acara penyerahan bantuan sosial tunai kepada 24 penerima manfaat (KPM) di Gedung Negara Banten (eks Pendopo Gubernur Banten), Senin (4/1).
Ia menuturkan, pengalokasian dana APBD tersebut sebagai upaya bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi percepatan penanggulangan kemiskinan dimasa pandemi Covid-19.
“Sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Jo, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” katanya.
Ia mengungkapkan, bagi masyarakat yang sudah terdaftar dan belum menerimanya bisa mendatangi ke bank milik negara diantaranya bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN dan juga PT Pos Indonesia.
“Ada beberapa bansos yang bersumber dari APBD diantaranya jaminan soaial keluarga, anak, lansia dan yang lainya. Dan ini sasarannya tidak boleh yang sama dengan dari APBN,” imbuhnya.
Baca Juga: Bansos Digital Kejar 48 Juta, Target Perlinsos Hingga Desember 2026
Plt Sekretaris Dinsos Banten Budi Dharma Sumapraja mengatakan bantuan sosial yang bersumber dari APBN di Provinsi Banten tahun 2020 diantaranya Bantuan Sosial Tunai uang (BST) di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang dan Kota Serang sebanyak 598,961 KPM dengan jumlah total Rp2.156.259.600.000. Kemudian BST Sembako di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang sebanyak 174.175 KPM senilai Rp627.030.000.000. Selanjutnya bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 333.933 KPM senilai Rp1.114.607.167.000. Terakhir Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Sembako bagi 585.587 KPM, senilai Rp.1.346.850.100.000.
“Adapun Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN di Provinsi Banten untuk tahun 2021 mengacu pada hasil penyaluran bantuan pada tahun 2020. Secara simbolis bantuan tersebut tadi diserahkan oleh pak gubernur,” kata Budi.
BeritaTerbaru
“Untuk tahun 2021 Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten sebesar Rp. 56.460.501.000 yakni Bansos Bagi KPM Jaminan Sosial Kelurga, UEP dan Bansos bagi LKKS,”pungkasnya.
Di Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program bantuan tunai se-Indonesia. Bantuan ini untuk masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di tanah air. Dalam APBN 2021 telah disiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima bantuan tunai dari Sabang sampai Merauke.
“Ini dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak Covid-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).
“Hari ini di awal 2021, saya meluncurkan langsung bansos se-Indonesia pada masyarakat penerima untuk program keluarga harapan (PKH), program sembako dan program bansos tunai,” tambahnya.
Baca Juga: Polisi Awasi Penyaluran Beras Bantuan di Rangkasbitung
Jokowi menjelaskan bantuan tunai ini diberikan ke masyarakat dalam beberapa tahapan. Dari PKH ini dalam 4 tahap melalui bank-bank milik negara. Kemudian sembako akan disalurkan dari Januari-Desember 2021 nilainya 200 ribu per KK per bulan. Kemudian bantuan sosial tunai (BST) diberikan selama 4 bulan, Januari-April nilainya Rp 300 ribu per bulan per KK.
“Kita harapkan bantuan ini dapat meringkankan keluarga yang terdampak. Kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memeperkuat daya beli masyarakat sehingga bisa membuat ekonomi nasional menjadi lebih baik,” katanya.
Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan dari pemerintah tersebut secara tepat. Jokowi tidak ingin bantuan sosial tunai ini dibelanjakan untuk rokok.
“Untuk penerima saya pesan manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang beli sembako ya beli sembako, jangan digunakan untuk beli rokok. Hati-hati nih yang bapak-bapak. Jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemik ini. Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga,” ungkapnya.
Jokowi juga menegaskan, bantuan yang diterima masyarakat tidak ada potongan-potongan. Nantinya bantuan tersebut bakal diterima masyarakat lewat PT Pos Indonesia.
“Oleh sebab itu kepada para menteri, gubernur agar mengawal proses penyaluran ini. Agar cepat, tepat sasaran dan diawasi agar tidak ada potongan. Sehingga dampak ekonomi bisa muncul dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama,” pungkasnya.
Sementara itu Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) untuk bisa memakai uang sebaik-baiknya. Risma melarang, bantuan pemerintah berupa uang tunai Rp 300 ribu tersebut digunakan masyarakat untuk membeli rokok ataupun minuman keras (miras).
“Kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan miras,” tegas Risma dalam peluncuran program bantuan tunai se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).
Oleh sebab itu, Risma mengaku akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya BST tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mantan Wali Kota Surabaya tersebut mengatakan bansos tunai tersebut akan diberikan tiap tiga bulan sekali. Mulai dari Januari, April, Juli dan Oktober.
“Manfaatnya bisa digunakan agar bijak dan tepat seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, modal dasar usaha dan sebagian untuk ditabung,” katanya.
Risma menjelaskan dalam BST tersebut pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Nantinya PT Pos Indonesia akan mengantarkan langsung bansos tunai tersebut kepada masyarakat yang menerimanya.
“PT Pos juga akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing bagi keluarga penerima,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus Korona (Covid-19). Adapun tiga bansos yang mulai dicairkan pada hari ini meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST). Total, ada sekitar 38,8 juta penerima untuk ketiga bantuan itu. (rus/bnn/gatot)
