SATELITNEWS.ID, RANGKASBITUNG— Dari total 107.894 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako di Kabupaten Lebek, sebanyak 36 ribu dinonaktifkan. Adanya pengurangan jumlah penerima bantuan tersebut setelah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan validasi.
Informasi yang dihimpun, sebanyak 36 ribu KK di Kabupaten Lebak tidak lagi terdaftar sebagai KPM program sembako atau semula bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut.
“Desa yang input DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation) kemungkinan kecil pengurangan penerimanya karena data program bansos bersumber dari DTKS melalui SIKS-NG,” kata Kepala Bidang Linjamsod Dinas Sosial Lebak, Endin Toharudin, kemarin.
Pengurangan data PKM Bando Sembako ini, menurut Endin tidak hanya terjadi di Lebak melainkan di sejumlah daerah lainnya.
“Bukan hanya di kita, tetapi dilakukan juga di daerah lain. Pengurangannya tidak merata di setiap desa dan kecamatan, tergantung input data DTKS oleh desa masing-masing,” ujar Endin.
Penonaktifan KPM dilakukan oleh Kemensos dengan alasan berbagai hal. Mulai dari data yang invalid dengan kependudukan dan catatan sipil (capil), validasi DTKS, NIK ganda dan tidak ditemukan. “Jadi KPM terdelet (hapus) karena NIK nya tidak valid dan tidak online. Terkait penghapusan ini Kemensos memang tidak pernah disosialisasikan,” terangnya.
Baca Juga: 18.023 KPM di Tangsel Telah Terima Bansos PKH Tahap Satu
Ke depan, pemerintah desa diharapkan, tak hanya sekAdar menambah, namun benar-benar dapat memperbaharui DTKS. “Yang sudah meninggal dihapus, yang pindah dikeluarkan, yang tidak miskin dicoret. Jadi bukan saja menambah tapi juga diperbarui. Nah, untuk KPM yang terhapus karena validasi Kemensos bisa diusulkan lagi dengan perbaikan data DTKS oleh operator desa,” imbuhnya.(mulyana/made)
