SATELITNEWS.ID, CIPUTAT—Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tentang larangan merokok di area tertentu masih banyak diabaikan. Bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh para abdi negara. Itu terungkap saat petugas penegak Perda menggelar razia di sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Balaikota Tangsel, Senin (8/2).
Begitu tiba di area kantor Wali kota, personil Satpol PP langsung berpencar ke beberapa ruangan. Mereka menempel sejumlah stiker berisi sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR). Terlihat pula aktivis anti rokok terlibat dalam razia.
Dalam razia tersebut, sekitar 22 pegawai yang berada di berbagai ruangan Balai Kota Tangsel kedapatan tengah merokok. Petugas pun langsung memberi teguran dengan mengingatkan ketentuan Peraturan Perda KTR.
Setelah cukup lama berkeliling ruangan, petugas turun sambil membawa serta puluhan asbak rokok berbagai ukuran. “Tadi sekitar 22 orang yang kita dapati merokok di ruangan tertentu, kita langsung tegur. Ada juga asbak yang kita amankan, karena itu artinya kan memang memberikan fasilitas untuk memperbolehkan orang merokok di situ,” kata Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP, Muksin Al Fachry.
Menurut Muksin, saat ini pihaknya terbatas hanya memberi teguran sambil mengirimkan surat ke dinas yang pegawainya tepergok merokok di gedung pemerintahan. Ke depan, kata dia, sanksi tegas akan diberlakukan hingga pelanggar bisa dijerat Tindak Pidana Ringan (Tipiring).
“Karena ini masih sosialisasi, jadi kita tegur tak hanya perokoknya tapi juga pejabat dari dinas terkait. Besok-besok bisa kita jerat Tipiring sesuai Perda itu,” katanya.
Baca Juga: 10 Perempuan Terjaring Razia Satpol PP Tangerang Selatan
Sementara di lokasi yang sama, Ketua No tobacco Community, Bambang Priyono, menilai masih ditemukannya pegawai yang merokok di ruangan gedung-gedung pemerintahan menunjukkan lemahnya komitmen pelaksanaan Perda KTR.
“Ini perlu diperkuat lagi komitmen dari setiap OPD, karena di beberapa lantai masih menyediakan asbak rokok bahkan ada juga pegawai yang merokok,” ucapnya.
Dia pun membantah jika alasan dari para pegawai dinas yang mengaku belum mengetahui tentang sosialisasi Perda KTR. Menurutnya, alasan itu terbantahkan dengan terpampangnya sejumlah stiker pelarangan merokok di ruangan-ruangan yang ada.
“Kalau alasannya nggak tahu sosialisasi itu, nggak mungkin ya karena stiker-stiker itu banyak terpasang di ruangan. Jadi itu bukan alasan, apalagi di kantor wali kota. Tinggal menurut saya komitmen dari wali kota nya itu sendiri,” ujarnya. (jarkasih)
