Sebanyak 20,7 Persen Perusahaan di Banten Pilih Kurangi Pekerja

SATELITNEWS.ID, SERANG–Pandemi Covid-19 memukul kinerja sebagian perusahaan yang ada di Provinsi Banten. Bahkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukkan bahwasanya sebanyak 20,7 persen perusahaan di Banten memilih untuk mengurangi jumlah pekerjanya.
Tiga lapangan usaha tertinggi yang mengurangi jumlah pekerja adalah penyediaan akomodasi, konstruksi dan pengadaan listrik dan gas. Sedangkan 69,3 persen perusahaan memilih untuk tidak mengurangi atau menambah jumlah pekerja serta hanya 10 persen perusahaan di Banten memilih untuk menambah jumlah pekerja.
Informasi tersebut diungkapkan Asda Pemprov Banten Septo Kalnadi saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI dengan agenda Optimalisasi Diplomasi Parlemen DPR RI untuk Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca Pandemi Covid-19. Kunjungan kerja berlangsung Jumat, 11 Juni 2021 di Pendopo Gubernur KP3B Palima Kota Serang.
Disampaikan Septo, melemahnya kinerja perusahaan disebabkan kondisi pembatasan yang diterapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan itu sangat mempengaruhi dan melemahkan sisi demand dan supply perekonomian suatu wilayah. Pelemahan sisi demand terutama berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan atau konsumsi rumah tangga. Sementara sisi supply, turunnya konsumsi rumah tangga direspon berbagai perusahaan atau unit usaha yang ada dengan cara menurunkan jumlah produksinya.
Septo menambahkan data BPS Provinsi Banten juga menunjukkan aktivitas ekonomi dari masyarakat golongan menengah ke bawah, yakni dalam bentuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengalami peningkatan. Adapun peningkatan aktivitas UKM tersebut ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang berusaha sendiri dan berusaha dengan dibantu pekerja keluarga.
“Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap BKSAP DPR RI dapat membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam program pemulihan ekonomi daerah baik melalui berbagai kebijakan mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat serta menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UKM dan korporasi,”paparnya dalam keterangan resmi Pemprov Banten yang diterima Satelit News.
Acara dihadiri Mardani Ali Sera selaku Wakil Ketua BKSAP DPR RI didampingi Andi Ahmad Dara perwakilan komisi 11 dan Jazuli Juwaini dari Komisi 1 DPR RI, serta perwakilan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten yakni Rektor Untirta Fatah Sulaeman dan Rektor Unsera Hamdan.
Mardani Ali Sera menyampaikan, selama pandemi Covid-19, pihaknya secara rutin telah melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai negara khususnya berkaitan dengan penanganan pandemi yang dialami hampir seluruh negara. Dalam penanganan dampak ekonomi pasca pandemi, ia membutuhkan informasi dan harapan-harapan dari berbagai pihak untuk dijadikan bahan melakukan diplomasi dan dapat menjadi bahan membuat kebijakan.
“Sederhananya, belum ada satu negara pun yang benar-benar bisa dikatakan lulus dalam menangani pandemi. Namun, negara yang mengedepankan pendekatan keilmuan, jauh lebih tangguh dan siap menghadapinya seperti China. Dampak Covid-19 atas ekonomi nasional sangat luar biasa. Kita lakukan diplomasi parlemen, dan hari ini sengaja mengundang Pemda dan Kampus karena saya ingin dengar harapan Kampus dan Pemda untuk menangani dampak musibah ini,” tuturnya.
Rektor Untirta Fatah Sulaeman menyampaikan apresiasi atas kehadiran BKSAP. Menurutnya, saat ini dibutuhkan era kolaborasi antara seluruh stakeholder dalam memajukan negeri. Kehadiran BKSAP sangat penting khususnya dalam konteks pendidikan. Karena, banyak informasi yang bisa dijadikan objek riset dan implementasi untuk mewujudkan belajar merdeka, merdeka belajar.
“Ada beberapa objek riset yang tidak semua direncanakan. Kami mengusulkan kegiatan ini tidak hanya rutin untuk mandatori anggaran tapi ada aktif inisiatif. Kita siap melakukan kesepakatan mendorong dan memberikan kontribusi dalam kerja BKSAP ini,” tutur Fatah.
Sementara itu, Rektor Unsera Hamdan mengakui bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Seprti yang saat ini dialaminya, banyak mahasiswa mengajukan cuti karena kesulitan pembiayaan mengakibatkan keuangan Kampus cukup kewalahan.
“Sehingga perlu ada dukungan dari parlemen dalam hal anggaran. Terlebih, ditengah animo pendaftar Perguruan Tinggi Negeri yang kian naik, berbanding terbalik dengan Perguruan Tinggi Swasta yang terus turun. Karena yang masih aktif saja cuti, sehingga kemampuan keuangan di swasta terkendala. Dengan adanya BKSAP, kami harap ada solusi terbaik untuk pengelolaan PTS di masa pandemi dengan support berupa subsidi dan beasiswa mahasiswa, “tukas Hamdan. (gatot)