SATELITNEWS.ID, TANGERANG—DPRD Kota Tangerang masih mematangkan pembentukan Pansus Bansos. Sampai hari terakhir, tercatat sudah ada 26 anggota DPRD dari delapan fraksi yang telah tanda tangan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo. “Sebetulnya DPRD melalui Komisi II sudah melakukan hearing, banyak desakan dari masyarakat agar ada perbaikan sistem,” ujar Gatot kepada wartawan usai menggelar bakti sosial (baksos) Fraksi PDI Perjuangan Kota Tangerang di wilayah Karang Tengah, Minggu (29/08/2021) pagi.
Desakan itu, ujar Gatot khususnya terkait pola pendistribusian bansos agar tepat sasaran. “Dan itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh RW yang tadi kita kunjungi,” ucapnya. Dia mengatakan, sebelum Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendapatkan temuan dugaan pemotongan bansos, Komisi II DPRD justru sudah terlebih dahulu mendapatkan laporannya. “Teman-teman di Komisi II itu sudah tau sebelum bu Risma datang,” terang pria yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan ini.
Selain itu, ujarnya Komisi II sebetulnya sudah memanggil pihak-pihak terkait mengenai masalah bansos ini. Hanya saja dari sisi politis menurut mantan Wakil Ketua DPRD ini kurang kuat. “Makanya ada inisiatif untuk membentuk Pansos Bansos,”terangnya. Disinggung mengenai output yang ingin dihasilkan dari Pansus Bansos ia menyebut terkait data penerima dan pendistribusian yang harus tepat sasaran.
“Output yang kita harapkan dari pembentukan pansus adalah perbaikan sistem. Bisa saja rekomendasi atau perda. Nanti kita juga akan panggil Bapem Baperda (Badan Pembuat Perda)
apakah ini perlu dibuat naskah akademisnya, tapi semangatnya sudah tinggi karena didukung
Baca Juga: DPRD Imbau Warga Kota Tangerang Waspada Abu Vulkanik GAK
seluruh fraksi,” jelasnya.
Sementara Ketua RW 05 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah Roni Leman menyampaikan, pembagian bansos yang sampai kepada masyarakat seringkali tidak merata. Akibatnya, pihaknya kepala lingkungan sering kali menjadi “sasaran aduan warga”. “Saya contohkan, misalnya yang layak itu 150 orang, tapi yang menerima hanya 60 orang, sisanya itukan nggak kebagian dan akhirnya mencaci maki ketua RT/RW dikatakan kita memilih-milih,” ucapnya.
Dia mengaku juga tidak memahami apakah data yang dipergunakan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembagian BST adalah data terbaru ataukah data lama. “Yang jelas selama saya menjabat ini, hampir setahun kita tidak dilibatkan oleh PSM semua, malah kalau kita ajak kerja sama tidak mau. Ya, tapi baru-baru ini akhirnya kita dilibatkan. (made)
