SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang menggandeng Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) dalam program pengawasan pemilu mendatang. Hal itu, karena mahasiswa dinilai memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilu.
Ketua Bawaslu Kota Tangerang Agus Muslim mengungkapkan, program tersebut dalam upaya proses melakukan edukasi, pendidikan politik pada mahasiswa. Menurutnya dunia politik tidak hanya dilakukan Bawaslu.
“Kerjasama karena kampus ini kaya akan SDM unggul yang mereka fokus di kepemiluan, pengamat politik dan lain-lain. Nanti edukasi yg diharapkan ada pertukaran bagaimana bisa dosen yang kompeten untuk mengedukasi masyarakat kita kaloborasikan secara bersama-sama” ujar Agus, Selasa (07/09/2021).
Ia mengkhawatirkan pemilu saat ini banyak kecurangan bahkan adanya politik uang dan juga janji-janji. Hal itu yang menjadikan pohaknya mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam politik khususnya di masyarakat.
“Karena pemilih itu dari kalangan muda, kalangan anggota partai politik, dari masyarakat yang senang dengan politik uang, dengan iming-iming sembako itulah varian pemilih itu banyak sekali. Bagaimana citra negatif disisi itu kemudian hilangkan sedikit demi sedikit,” Pungkasnya.
Rektor UMT Ahmad Amarullah mengatakan, pendidikan politik pada mahasiswa memang diperlukan. Apalagi dalam pengawasan pemilu. Mahasiswa punya tanggung jawab dalam pesta demokrasi.
Baca Juga: Dipercaya Sebagai Kampus Unggul, UMT Kukuhkan Lebih dari 1.500 Mahasiswa Baru
“Peran pendidikan politik mahasiswa itu penting, agar mahasiswa bisa melaksanakan kewajibannya termasuk tanggungjawab moral mengawasi pemilihan dan berjalannya pesta demokrasi. Sehingga Bawaslu ini punya tenaga tambahan, telinga, kuping, untuk dipasang dmana,” kata Amarullah.
Lanjut Amarullah, mahasiswa harus andil dalam mengawasi pemilu, agar nantinya dapat berjalan dengan baik. Mahasiswa juga berhak dan punya tanggungjawab dalam pengawasan pemilihan umum.
“Kalau mahasiswa berperan membantu mengawasi pemilu, sehingga Bawaslu ini punya tenaga tambahan lah ya. Sebagai telinga atau kuping-kuping yang dipasang dimana-mana. Karena, kalau hanya komisioner yang adakan terbatas. Sehingga mungkin nanti agak lebih terhambat dalam hal informasi-informasi, soal pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Itu yang pertama, ya,” jelasnya.
Selain itu, bukan hanya mahasiswa, tapi tenaga pendidik juga harus memberikan pemahaman dunia politik, agar mahasiswa tidak takut dalam mengawasi kepemiluan. “Memanfaatkan ruang bagaimana para dosen-dosen kita yang yang menguasai teori-teori dan ya segala hal tentang politik, ya, baik dosen-dosen FISIP maupun nanti juga bagaimana membangun apa namanya drafting soal regulasi dan lain seperti Fakultas Hukum siap dijadikan narasumber, harus siap diajak untuk meneliti hal yang berkaitan dengan kepemiluan,” terang mantan Sekretaris Pansel KPU Kota Tangerang ini. (mg01/made)
