SATELITNEWS.ID, BANTEN—Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten angkat bicara, terkait aksi demonstrasi yang dilakukan tenaga kerja atau buruh. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Banten, Yoyon Sujana mengaku menghormati perjuangan para tenaga kerja di Banten, dalam memperjuangkan upahnya.
Menurut Yoyon, menyampaikan aspirasi dilindungi oleh pasal 28 Undang-undang dasar 1945 tentang hak asasi manusia, juga Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Akan tetapi menurut pria asal Pandeglang itu, penyampaian aspirasi di muka umum juga dibatasi dengan aturan hukum dan etika. Dia juga menyayangkan insiden demonstrasi yang dilakukan buruh kemarin di Gedung Gubernur Banten.
“Kami sangat menghormati perjuangan sahabat-sahabat buruh untuk mendapatkan kenaikan upah. Tapi peristiwa kemarin telah mencoreng muka kita semua sebagai warga Banten, yang terkenal sopan dan mengedepankan dialog,” katanya di ruang kerjanya, Curug Kota Serang, Kamis (23/12/2021).
Menurutnya, kejadian buruk pada saat aksi demonstrasi kemarin bisa dihindari, jika Dinas Tenaga Kerja mampu melakukan komunikasi yang baik dengan perwakilan buruh dan melaporkan kepada Gubernur Banten.
“Tidak ada salahnya belajar dari Pemprov DKI yang melakukan revisi UMP, karena yang tidak boleh itu melanggar aturan hukum dan perundang-undangan,” ujarnya.
BeritaTerbaru
Yoyon Sujana meyakini, Gubernur Banten selalu selalu memikirkan kesejahteraan para buruh, sebagaimana kebijakan beliau yang meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honorer. Hanya saja, terkait kenaikan upah minimum provinsi sudah diatur oleh UU 11 tahun 2020 dan PP 36 Tahun 2021, sehingga perlu untuk melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat.
“Disnaker kan bisa lakukan konsultasi dengan Kementerian Ketenagakerajaan, karena pascaPemprov DKI merivisi UMP, pasti buruh Banten akan meminta hal yang sama,” kata Ketua DPC PD Pandeglang.
Terkait aksi pendudukan ruang kerja Gubernur yang dilakukan para buruh pada Rabu, 22 Desember 2021, Fraksi Partai Demokrat mengutuk keras dan meminta aparat penegak hukum melakukan tugasnya.
“Gubernur itu wakil Pemerintah Pusat di daerah, ruang kerjanya adalah simbol Pemerintahan Daerah, tidak diperbolehkan siapapun mendudukinya tanpa izin dan menabrak aturan tatakrama,” pungkasnya. (rls/aditya)
