SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG–Ketua Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PD Himpaudi) Pandeglang, Ika Dian Supriyatna mengatakan, tidak diharuskan para pengelola PAUD membeli buku-buku yang kurang bermanfaat.
Bahkan katanya, pengadaan buku kesetiap PAUD dari anggaran BOP dinilai hanya merusak kreativitas anak. “Setiap pembelanjaan itu disesuaikan dengan juknis, pembelian buku harus jika sekolah itu membutuhkan, dan harus sesuai Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang dibuat. Namun semua itu harus sesuai kebutuhan, tidak diharuskan pula membeli buku-buku yang kurang begitu manfaat,” kata Ika, Minggu (16/1/2022).
Apalagi buku yang saat ini diterima para pengelola PAUD, yang diduga dari Mr. M. Dianggap sangat tidak bermanfaat, dan hanya merusak kreativitas anak.
“Seperti buku mewarnai, menurut saya sebagai pendidik PAUD, itu sesuatu hal yang harus ditinggalkan, sudah jajahan dari jaman dulu. Karena kenapa, hal-hal seperti itu merusak kreatifitas anak,” tandasnya.
Selain merusak kreativitas anak, ia juga menilai telah merusak profesionalisme metode pengajaran guru-guru PAUD itu sendiri. Sebab dengan adanya buku semacam itu (buku mewarnai), metode pembelajarannya monoton.
“Apalagi, sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya mengadakan program untuk guru-guru dalam meningkatkan profesionalismenya,” tegasnya.
Baca Juga: Naik ke Riksus, Inspektur Inspektorat: Mr. M Bakal Berhadapan dengan Saya
Sesungguhnya metode mengajar yang baik terhadak anak usia dini itu menurutnya, bukan dengan memberikan buku, tetapi harus membimbing dan memberikan arahan.
“Sekarang ini, sedang ramai guru penggerak. Jadi, guru itu mengajar bukan karena buku, terus yang diberikan ke anak-anak. Lagian anak usia dini itu bukan seperti anak-anak SMP, dan SMA yang cukup dititipkan buku bisa belajar. Namun mereka sesungguhnya, anak usia dini itu, butuh bimbingan dan arahan,” paparnya.
BeritaTerbaru
Ditambahkannya, para pengelola PAUD sudah lama mengeluhkan pengadaan buku tersebut. Namun karena rasa takut menolak, akhirnya para pengelola terpaksa mengikuti perintah yang diduga dilakukan oknum ASN yang mencatut nama Bupati Pandeglang. (nipal)
