SATELITNEWS.COM, LEBAK—Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Lebak 2026 mengalami penyusutan. Pendapatan daerah diproyeksikan turun sekitar Rp150 miliar, selain itu belanja daerah berkurang lebih dari Rp100 miliar.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah.
Berdasarkan nota pengantar Bupati Lebak mengenai APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah yang sebelumnya ditargetkan mencapai Rp2,77 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp2,62 triliun. Angka tersebut turun sekitar 5,31 persen.
Penurunan target pendapatan tersebut dipengaruhi sejumlah penyesuaian, di antaranya pendapatan bagi hasil pajak provinsi, pengelolaan dana desa, serta pembiayaan yang menyesuaikan hasil perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun Anggaran 2025.
Kondisi serupa terjadi pada sisi belanja. Dalam APBD Perubahan 2026, belanja daerah diproyeksikan turun 3,81 persen atau sekitar Rp107 miliar, dari sebelumnya Rp2,82 triliun menjadi Rp2,71 triliun.
Bupati Lebak Hasbi Jayabaya mengatakan, penyesuaian anggaran tidak lantas membuat pemerintah daerah mengabaikan program-program yang dinilai strategis. Pemkab, kata dia, tetap mengawal berbagai program prioritas pemerintah pusat.
Baca Juga: Doa Bersama bagi Jurnalis yang Hilang di GAK pada Acara Maulid Nabi Muhammad SAW
“Iya kan kita memahaminya adalah program-program prioritas Presiden. Bagaimanapun oleh kami pemerintah daerah, saya sebagai kepala daerah di bawah kepala negara terus ikut mengawal,” kata Hasbi, belum lama ini usai menggelar rapat paripurna di DPRD Lebak.
Menurutnya, Pemkab Lebak tidak berada dalam posisi menolak kebijakan prioritas pemerintah pusat. Sebaliknya, pemerintah daerah akan mendukung sekaligus mengawal agar program tersebut dapat berjalan di tingkat daerah. Salah satunya Koperasi Desa Merah Putih. Hasbi menyebut program tersebut mengalokasikan Dana Desa hingga sekitar Rp181 miliar.
“Saya tidak berada pada posisi menolak. Jadi pada posisi menyetujui dan ikut mengawal supaya program prioritas ini, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih yang menyerap anggaran atau memotong anggaran Dana Desa itu sampai Rp181 miliar,” ujarnya.
Namun demikian, Hasbi meminta penggunaan istilah “pemotongan” Dana Desa tidak digunakan dalam menggambarkan kebijakan tersebut. “Tapi tolonglah jangan dikalimatkan sebagai memotong. Karena Presiden ingin mengarahkan kepada sektor produktif lainnya yang dimaksud adalah Koperasi Desa Merah Putih itu,” katanya.
Di tengah penyesuaian APBD, Hasbi memastikan pembangunan infrastruktur tetap mendapat perhatian. Sejumlah ruas jalan desa maupun jalan kabupaten akan tetap menjadi sasaran pembangunan melalui APBD Perubahan 2026. “Program-program prioritas masih kepada infrastruktur, termasuk jalan desa di beberapa titik dan juga khususnya jalan kabupaten di beberapa titik,” ujarnya.
Hasbi menegaskan, pembangunan jalan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Karena itu, Pemkab Lebak bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempertimbangkan fungsi dan manfaat setiap pembangunan jalan sebelum ditetapkan menjadi program prioritas.
Baca Juga: PWI Banten Utus 5 Orang Perwakilan di Hari Keenam Pencarian Wartawan Hilang di GAK
“Misalnya salah satunya adalah ingin menunjang perekonomian lainnya. Jadi, membangun jalan persetujuan kami dengan DPRD dan juga perhitungan TAPD tidak hanya for the sake of ngebangun jalan,” tuturnya.
Ia menambahkan, keberadaan jalan harus mampu membuka akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan dasar. Selain mendukung pergerakan ekonomi, infrastruktur jalan juga diharapkan memperkuat ketahanan pangan serta mempermudah akses menuju sekolah dan fasilitas kesehatan.
“Jadi, ngebangun jalan juga harus ikut menunjang perekonomian lainnya. Salah satunya adalah ketahanan pangan, nomor satu, nomor dua akses kepada layanan pendidikan, sekolah, nomor tiga akses kepada layanan kesehatan begitu,” pungkasnya. (mulyana)
