SATELITNEWS.ID,TANGSEL—Warga RW 02 Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, menolak adanya perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan seluas 18.000 meter yang lokasinya berada tak jauh dari kantor kelurahan setempat. Mereka pun mengadukan penolakannya itu dengan mendatangi kantor Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel.
Mereka mengaku resah lantaran selalu berada dalam bayang-bayang ancaman ‘terusir’ dari lahan yang ditempatinya tersebut sejak jaman belanda dulu. Padahal, di atas lahan yang di atasnya berdiri gedung Puskesmas, gedung sekolah dasar negeri, perumahan warga, dan fasilitas lain seperti sarana olahraga dan sarana bermain anak itu diklaimnya sebagai fasos-fasum.
Perwakilan RW 02 Pondok Kacang Timur, Heri mengungkapkan, ihwal lahan seluas 18.000 meter tersebut merupakan Fasos-Fasum, terjadi pada tahun 1973 silam. Dimana, pemilik perkebunan PTP Xl menyerahkan lahan tersebut kepada desa dan sekolah negeri yang ada di wilayah itu.
“Surat penyerahannya ada di kelurahan (Pondok Kacang Timur, kemudian tahun 1994, PT Parigi Graha Permai membuat HGB dengan tujuan bukan menguasai fisik tapi menjaminkan HGB itu ke salah satu bank. Tahun 1995 setelah terjadi HGB,” kata Heri di ruang Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Kamis (3/2/2022).
Heri jelaskan, HGB dijaminkan ke salah satu bank ini pun sebesar Rp3,4 miliar. Sedangkan pembuatan HGB di masa itu yakni sekitar Rp40 juta. Hal itu bisa di lihat dari sertifikat yang diberikan kepada warga.
Kemudian HGB tersebut diambil alih oleh seseorang yang merupakan pembeli HGB yang dijaminkan ke bank. Karena tidak terbayar atau masalah lainnya maka pada tahun 2005 lahan tersebut HPH nya beralih lagi ke orang lain lagi.
Baca Juga: Kecelakaan Saat Kejar-kejaran, Satu Remaja Tewas di Pondok Aren
Begitupun pada tahun 2006, kepemilikan lahan itu pun kembali berganti kepada pembeli sekaligus pengusaha asal Jakarta. Kepemilikan lahan oleh pengusaha asal Jakarta itu, kemudian mengalami gugatan dengan alasan pembayarannya tidak tidak sesuai. “Yang saya tau lahan itu sempat berperkara,” ungkapnya.
Heri sebutkan, dia bersama warga lainnya meminta agar pihak-pihak terkait ikut membantu warga untuk membatalkan HGB baru terkait lahan yang saat ini ia dan warga lainnya tempati. Ia pun akhirnya mendatangi kantor Fraksi DPRD Kota Tangsel.
“HGB itu keluar tahun 1994 dan berakhir tahun 2024, agar HGB itu tidak di perpanjang, kami mendatangi DPRD Tangsel ini. Kami berharap kepada instansi terkait membatalkan HGB nomor 3439 tersebut. Sebab dari berdirinya HGB tersebut selalu bermasalah terus,” ujar Heri.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel Putri Ayu Anisya yang menerima perwakilan warga RW 02 Pondok Kacang Timur, Pondok Aren itu mengaku akan berkomunikasi dengan Pemkot Tangsel dan pihak-pihak lainnya. Sebab, apa yang di sampaikan warga merupakan bentuk aspirasi dan aduan masyarakat untuk di tindaklanjuti.
“Kita menerima aspirasi dan aduan masyarakat, dalam hal ini warga mempertahankan fasos-fasum Pemkot. Namun ada beberapa pihak yang merasa memiliki HGB lahan tersebut,” terang Putri.
Dia dan warga akan memperjuangkan dan memastikan bahwa aset yang berdiri di atas lahan tersebut betul-betul ada dalam lokasi yang tepat guna. Sehingga, jangan sampai kemudian aset Pemkot berdiri diatas tanah bermasalah. Sebab, berdasarkan pengaduan warga, di atas lahan tersebut berdiri Puskesmas dan gedung sekolah negeri.
Baca Juga: Hitungan Detik, Dua Remaja Curi Tabung Gas di Pondok Aren
“Kami dan beberapa pihak akan menelusuri dulu. Dalam waktu dekat kita akan panggil BPN, bagian aset dan perwakilan warga untuk duduk bersama mencari solusi,” pungkasnya. (jarkasih)
