SATELITNEWE.ID, SERANG – Rombongan pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI, secara khusus melakukan sidak terhadap proses pekerjaan revitalisasi terminal tipe A, Pakupatan, Kota Serang, akhir pekan lalu, Jum’at (26/8/2022).
Proyek tersebut merupakan program dari Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah VII Provinsi Banten.
Kedatangan rombongan dari senayan itu dilakukan untuk memastikan proses pengerjaan kontruksi yang dilakukan oleh kontraktor dari PT. Mitra Eclat Gunung Arta itu tidak asal-asalan dan memenuhi kualitas terbaik, sehingga tidak merugikan masyarakat.
Wakil Ketua komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, pagu anggaran pada revitalisasi terminal ini mencapai Rp30 miliar lebih yang dibebankan pada APBN tahun 2022. Dari pagu itu, penawaran harga yang ditawarkan oleh kontraktor pemenang sebesar Rp23 miliar lebih.
“Ini terdapat selisih harga yang cukup jauh dibawah pagu anggaran, yang dikhawatirkan nantinya akan berdampak pada kualitas hasil pekerjaan. Maka dari itu, kami datang ke sini pertama ingin langsung melihat kondisi reel di lapangan seperti apa,” katanya.
Selain itu Roberth bersama rombongan juga ingin memastikan kualitas hasil dari pekerjaannya nanti bagus, maksimal dan tepat waktu, sesuai pada saat kontak kerjasama dilakukan.
Baca Juga: Tekan Risiko Pupuk Palsu dan Langka, Pemprov Banten Perketat Pengawasan Kios Pertanian
“Jangan sampai nanti masyarakat yang dirugikan, karena kualitas hasil pekerjaannya tidak maksimal dan cepat rusak,” imbuhnya.
Proyek revitalisasi itu sendiri saat ini progres pekerjaannya sudah 32,5 persen dari target perencanaan sebesar 35 persen lebih dan harus selesai selama 262 hari kalender atau tepatnya pada akhir tahun 2022.
BeritaTerbaru
Sehingga pada awal tahun 2023, gedung baru terminal Pakupatan ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat.
“Capaian progres kerja itu juga kita soroti, kenapa yang seharusnya sudah 35 persen ini baru 23 persen lebih saja. Jangan sampai nanti juga molor hasil pekerjaannya. Itu yang akan kami awasi terus dan sudah diberikan peringatan kepada kontraktor pelaksana,” ucapnya.
Yang tak kalah penting juga, tegasnya, para pedagang kecil yang dulu berjualan di terminal ini bisa kembali difasilitasi dengan baik, termasuk sewa tempatnya juga yang harus terjangkau, tidak ada Pungli serta iuran lainnya yang di luar ketentuan aturan yang berlaku.
“Kami ingin pada pedagang serta UMKM di sini juga bisa berkembang dan mendapatkan asas manfaat dari pembangunan ini,” pungkasnya.
Baca Juga: Pemprov Banten Ajukan Perubahan Perda Barang Milik Daerah
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Darat Cucu Mulyana mengungkapkan, keterlambatan yang terjadi itu dikarenakan kontraktor harus membongkar seluruh bangunan pada terminal yang lama.
Dalam proses itu, operasional terminal juga harus terus berjalan dengan berbagai penyesuaian dan penataan yang dilakukan, sehingga hal itu berpengaruh kepada progres kerja yang dihasilkan.
“Insya Allah dalam waktu dua minggu ke depan, ketertinggalan target itu sudah bisa tercapai, dan pada akhir tahun nanti seluruh pekerjaan ini bisa selesai,” katanya.
Terkait dengan penataan pedagang, lanjut Cucu, pihaknya sudah memperhitungkan hal itu dan akan mengalokasikan beberapa titik untuk pengembangan pedagang dan UMKM agar bisa lebih tertata dengan rapih. “Kita sudah siapkan,” pungkasnya. (mg2)
