SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG – Pemerintah Pusat bakal menggelontorkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM ke 87.515 warga Kabupaten Pandeglang dalam waktu dekat.
Wakil Bupati (Wabup) PANDEGLANG, Tanto Warsono Arban mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Pemerintah Pusat melalui zoom meeting dalam membahas BLT BBM.
“Alhamdulillah, dari arahan Ibu Mensos (Menteri Sosial) tadi sewaktu melakukan rapat koordinasi, Kabupaten Pandeglang yang bakal mendapatkan BLT BBM ada sebanyak 87.515 orang,” kata Tanto, usai zoom meeting di ruang kerjanya, Senin (5/9/2022).
Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ungkapnya, bakal menerima batuan itu sebesar Rp600 ribu/orang. Dan bantuan itu ujarnya, penyalurannya melalui Pos.
“Nanti akan disalurkan melalui PT Pos, penyalurannya bertahap atau dua kali. Satu kali penyaluran itu mendapat sebesar Rp300 ribu/orang, jadi totalnya sebesar Rp600 ribu/orang,” jelasnya.
Saat ini kata politisi muda partai Golkar ini, tahapannya sudah mulai berjalan karena dalam waktu dekat di bulan September ini para KPM harus menerima tahap pertama bantuan tersebut.
Baca Juga: Wabup Iing: OPD Harus Cermat dalam Menyusun Program
“Sekarang sedang proses ya, bulan ini (September,red) penerima manfaat sudah akan menerimanya. Jadi mekanismenya pemberiannya ada dua cara yakni, bisa langsung ke Pos dan jika sakit langsung diantarkan ke penerima,” jelasnya lagi.
Ditegaskan Wabup dua periode ini, bahwa pihaknya bersama seluruh aparat penegak hukum (APH) bakal mengawal ketat penyaluran BLT BBM tersebut. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
BeritaTerbaru
“Nanti, kami melalui Dinas Sosial (Dinsos) termasuk Polres dan Kejari akan sama-sama mengawasi, supaya BLT BBM ini bisa diterima KPM dengan baik,” pungkasnya.
Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah menambahkan, sasaran yang menerima BLT BBM itu KPM yang tidak beririsan program PKH dan BPNT, karena ini bantuan yang terdampak dari kenaikan BBM.
“Tetap nanti penerimanya diambil dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang masuk ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi), jadi kuota sebanyak 87.515 KPM itu diambil dari Pusdatin,” jelasnya. (nipal)
