SATELITNEWS.COM, LEBAK—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak Musa Weliansyah melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo. Pesan yang berisikan soal kurangnya transparan di dalam penyaluran program sosial PKH dan BPNT, yang terjadi di Lebak itu juga dikirimkan ke Menteri Sosial Tri Rismaharini.
“Surat terbuka untuk Pak Presiden (Joko Widodo) dan Bu Mensos (Tri Rismaharini) tersebut supaya penyaluran bansos di Lebak ini bisa dinikmati oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Musa, belum lama ini melalui telepon selulernya.
Penyaluran bansos melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menurut Musa sangat rentan terjadi kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu, dirinya meminta dalam penyaluran BPNT dan PKH tersebut dilakukan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. “Untuk terwujudnya transparansi program bansos yang tepat nilai, tepat penerima dan tepat penggunaan sesuai BNBA program sosial PKH dan BPNT bulan Oktober-November-Desember tahun angaran 2022 agar disalurkan melalui Kantor Pos,” harap Musa.
Dia menambahkan, langkah ini sangat perlu dilakukan agar masyarakat yang namanya tercatat sebagai penerima Bansos PKH dan BPNT bisa mengetahui dan merasakan langsung bantuan tersebut. Sehingga kedepannya tidak ada lagi KKS dan buku tabungan yang dikumpulkan oleh oknum-oknum tertentu.
“Jika bantuan PKH dan BPNT tunai melalui Kantor Pos khusus untuk KPM Se Provinsi Banten, nantinya penerimaan bansos PKH dan BPNT yang selama ini belum mengetahui nilai bansos, tidak menerima KKS serta buku tabungan bisa mengetahuinya dan mendapatkan KKS yang selama ini masih digelapkan oleh oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
“Mudah-mudahan saja dengan surat yang saya kirim ke Presiden RI dan Kemensos bisa dijadikan bahan pertimbangan dan bisa segera ditindaklanjuti agar seluruh program sosial bisa tepat sasaran,” sambungnya.(mulyana)
Baca Juga: Karang Taruna Disiapkan Jadi Mesin Penggerak Data Desa
