SATELITNEWS.COM, SERANG – BPS pada triwulan ketiga tahun 2022 ini, merilis produksi beras di Provinsi Banten diperkirakan mencapai 1,01 juta ton.
Jumlah itu, mengalami peningkatan sebanyak 98,85 ribu ton atau 10,83 persen dibanding produksi beras pada tahun sebelumnya, yang mencapai 913,10 ribu ton.
Hal itu sejalan dengan luas panen padi pada 2022 diperkirakan sebesar 338,45 ribu hektar, mengalami peningkatan sebanyak 20,21 ribu hektar atau 6,35 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 318,25 ribu hektar, dengan jumlah padi pada 2022 diperkirakan sebesar 1,78 juta ton GKG.
Namun angka-angka itu hanya uraian di atas kertas semata, sebab peningkatan produksi beras itu nyatanya sampai saat ini tidak berdampak positif terhadap kesejahteraan para petani dan juga masyarakat Banten pada umumnya.
Hal itu disebabkan, karena Pemprov Banten sampai saat ini belum maksimal dalam mengelola sektor pertanian, lebih khususnya pada komoditas padi serta turunannya.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi pada saat acara Panen Cabai Merah Bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten, Rabu (9/11/2022) mengaku dirinya sudah pernah melakukan peninjauan ke beberapa daerah di Banten yang menjadi pusat produsen beras seperti di Pandeglang dan Lebak.
Baca Juga: Gubernur Andra Berharap Warga Binaan Dibekali dengan Keterampilan
“Kita sudah melakukan identifikasi, ternyata produksi padi di Banten ini sangat baik. Namun sayangnya lebih dari 50 persen hasil panennya dibawa ke Karawang dan Pantura karena di sana banyak Rice Milling Unit (RMU) untuk diproses menjadi beras premium. Setelah itu kembali dikirim ke Banten dengan label beras Karawang,” ujarnya.
Maka dari itu, lanjut Arief, dirinya mendorong Pemprov Banten agar membangun sejumlah RMU di daerah-daerah produsen pertanian, bila perlu perlu n to n dari mulai drying, sampai packaging berasnya. Apalagi saat ini Pemprov Banten sudah mempunyai BUMD Agribisnis Banten Mandiri (ABM) yang fokus mengelola sektor pertanian dan agro.
“Kebutuhan RMU itu sudah urgent untuk dipenuhi, cepat atau lambat. Untuk satu lokasi memang membutuhkan investasi yang besar, tetapi manfaatnya dalam jangka panjang juga sangat besar. Kalau teman-teman di BUMD itu terlibat, insya Allah kondisinya akan menjadi lebih baik,” ucapnya.
Selanjutnya, untuk pengembangan komoditas cabe dan bawang memang memerlukan perlakuan khusus, terutama untuk memperpanjang umur simpan. ABM bisa mencoba dulu menggunakan satu reefer container, atau kalau nanti ada teknologi control atmosfer storage.
“Kemudian yang sangat penting lagi ketika kita sudah memproduksi, itu harus bisa terserap. Karena ada beberapa daerah yang secara produksi bagus tapi tidak mampu menyerapnya,” katanya.
Terpisah Direktur Utama (Dirut) PT ABM Saeful Wijaya mengungkapkan, pada posisi usia ABM yang baru menginjak dua tahun lebih ini, pihaknya sudah melakukan beberapa langkah yang direkomendasikan itu, meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada.
Baca Juga: Pemprov Banten Kaji Penambahan Bantuan Keuangan Desa 2027
“Saat ini kita sudah melakukan penyerapan gabah dari petani di empat titik wilayah Selatan dan Utara Provinsi Banten. Dimana dalam satu titiknya kita menyerap sekitar 100 ton gabah dalam sekali panen,” katanya.
Dari hasil serapan gabah itu, lanjutnya, kemudian dilakukan penggilingan dan packaging di lokasi tersebut, dengan label beras Sultan Banten kelas premium. Sehingga, selain menyerap gabahnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terbantu.
“Untuk penjualannya selain ke produsen, juga kita lakukan kerjasama dengan Pemda melalui Cadangan Beras Daerah (CBD). Yang sudah bekerjasama itu ada Kabupaten Tangerang dengan Kota Serang,” pungkasnya.
Terhadap komoditas cabe dan bawang merah, Saeful melanjutkan, ABM juga sudah siap menyerap hasil panen dari para petani, dengan harga yang bersaing, seperti di Panimbang, Menes dan Walantaka.
“Masing-masing ada sekitar 17 ton cabe yang akan kita serap,” katanya. (mg2)
