SATELITNEWS.COM, SERANG–Pemprov Banten mengklaim, realisasi belanja dan pendapatan untuk tahun anggaran 2022, melampaui angka rata-rata nasional.
Sampai tanggal 23 Desember 2022, realisasi belanja sudah mencapai 82,94 persen dari rata-rata nasional 80,56 persen, berada pada peringkat 12 nasional, jauh di atas Provinsi DKI Jakarta dan Bali.
Sedangkan untuk realisasi pendapatan, Pemprov Banten sudah mencapai 93,53 persen di atas nilai rata-rata nasional sebesar 92,19 persen atau berada pada peringkat 17 di atas Provinsi Kalimantan Selatan.
“Capaian pembangunan fisik sampai saat ini masih terus berprogres, bahkan secara administrasi sebagian sudah tinggal menunggu SP2D,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar, seusai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) terkait dengan progress serapan anggaran 2022 menjelang akhir tahun, yang dihadiri oleh seluruh Kepala OPD, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (27/12/2022).
Al Muktabar meyakinkan, capaian itu merupakan hasil kinerja bersama seluruh OPD yang terlibat, bukan individu kelompok atau hasil dirinya sendiri. Karena sejatinya Pemerintahan Daerah itu diselenggarakan oleh dua Lembaga, Eksekutif dan Legislatif. Di Eksekutif dibantu dengan seluruh stakeholder di masing-masing OPD dengan perannya yang sudah ditentukan.
“Dalam pelaksanaannya seluruh OPD melakukan agenda dengan totalitas, dan saya pantau itu satu-satu agar implementasinya sesuai dengan target yang diharapkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, salah satunya melalui penyerapan anggaran ini,” tambahnya.
Baca Juga: Gubernur Andra Berharap Warga Binaan Dibekali dengan Keterampilan
Dengan kerja bersama ini, lanjut Al Muktabar, dengan kondisi yang kurang baik seperti ini aspek pendapatan kita masih terhitung baik, bahkan masuk pada 15 besar nasional.
“Masih ada beberapa hari kerja, kita upayakan untuk bisa masuk 10 besar. Kemudian juga penyerapan anggaran kita yang secara nasioanl sudah masuk 10 besar, di situasi yang tidak mudah juga,” ujarnya.
Diakui AL Muktabar, rapim ini selalu rutin ia lakukan sebagai bentuk bahan evaluasi dan juga mencari solusi bersama Ketika terjadi persoalan di lapangan, dalah satunya seperti kendala pelaksanaan program pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita lakukan langkah strategis, seperti tadi ada persoalan pembebasan lahan kita berkordinasi langsung dengan BPN. Ini bagian dari kordinasi kita yang baik vertical maupun internal,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menambahkan, harus ada upaya bersama untuk melakukan optimalisasi dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, terutama pada sector serapan belanja dan pendapatan.
“Kita juga sudah gulirkan pajak rokok dengan BHPP beberapa hari lalu sebesar Rp145 miliar,” ujar Rina.
Baca Juga: Pemprov Banten Kaji Penambahan Bantuan Keuangan Desa 2027
Rina melanjutkan, adapun untuk anggaran dan realisasi pendatapan dari sector Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah sampai tanggal 23 Desember 2022 sudah mencapai 94,25 persen, pendapatan transfer 91,55 persen, lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah 100 persen.
“Sehingga totalnya sudah mencapai 93,53 persen,” imbuhnya.
Kemudian, terkait dengan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK, Provinsi Banten masuk lima besar nasional per bulan November 2022 dengan skor 92,54 persen, di atas Provinsi Jawa Tengah. (mg2)
