SATELITNEWS.COM, SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, mengklaim kondisi kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional masih terkendali. Baik dari sisi pasokan, maupun harga.
Hal itu, tidak terlepas dari kerjasama seluruh stakeholder dari mulai Forkopimda sampai pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Kita selalu inten melakukan komunikasi terkait ketersediaan stok maupun fluktuasi harga yang terjadi. Sehingga ketika ada kenaikan di beberapa komoditas, kita langsung bisa intervensi agar kembali stabil,” kata Al Muktabar, seusai mengikuti Rakor Inflasi yang dipimpin langsung oleh Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang (27/2/2023).
Al Muktabar melanjutkan, ada beberapa instrumen yang biasa kita lakukan dalam melakukan intervensi pasar, baik melalui OPD terkait maupun BUMD yang ada dimana mereka selalu inten melakukan Operasi Pasar (OP).
Selain itu, tambahnya, Pemprov juga melakukan kerjasama dengan beberapa daerah lain untuk pasokan barang-barang kebutuhan pokok yang kita perlukan.
Pembiayaan itu bisa dilakukan dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) kita yang sampai saat ini masih stanby jika terjadi kekosongan di satu tempat.
Baca Juga: Damenta Kosongkan Posisi Pj Sekda Banten
“Termasuk untuk transportasinya kita bisa menggunakan BTT,” ucapnya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, dalam pemaparannya menyampaikan, ada 10 komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi yakni komoditas Beras terjadi kenaikan di 149 Kabupatan/Kota, Cabai Merah di 123 daerah, Minyak Goreng 117 daerah, Bawang Merah 84 daerah, Cabai Rawit 47 daerah, Bawang Putih 33 daerah, Daging Ayam Ras di 21 daerah, Udang Basah di 20 daerah, Ikan Kembung di 19 daerah dan Tempe di 17 daerah.
Dari jumlah komoditas utama itu, berdasarkan data yang disampaikan BPS, Banten tidak masuk pada kategori Provinsi dengan penyumbang kenaikan angka inflasi, terutama pada komoditas M4 yang meliputi Beras, Cabai Merah, Minyak Goreng dan Bawang Merah.
“BUMD kita cukup produktif dalam melakukan intervensi pasar, dan itu membuahkan hasil dimana harga-harga pokok kita bisa cukup terkendali,” ujarnya.
Kondisi inflasi Provinsi Banten sendiri, pada bulan januari 2023 ini masih berada pada posisi 10 besar daerah terendah secara nasional yakni 4,97 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 5,28 persen.
Ketersediaan bahan pokok itu menjadi salah satu amanat Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan beberapa hari lalu. Presiden meminta setiap kepada daerah untuk memastikan ketersediaan pangan serta menjaga harga dan pasokannya.
Baca Juga: Pj Gubernur Soroti Kinerja Plt Kadis, Dianggap Kurang Efektif
Selain itu, sinergitas antar daerah penting terutama bagi daerah yang surplus kepada daerah yang kurang. Kemudian, Presiden juga meminta kepala daerah langsung mengontrol dengan turun ke pasar-pasar karena itu menyangkut inflasi. (mg2)
