SATELITNEWS.ID, SERANG–Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku, menerima laporan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) perihal akan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 15.000 orang karyawan swasta di wilayahnya. Hal itu terjadi, karena sejumlah perusahaan menghentikan kegiatannya akibat kesulitan bahan baku dan pemasaran.
Tatu rmengatakan, saat ini pihaknya sedang terus melakukan komunikasi dengan pihak – pihak terkait, agar mereka yang terkena PHK bisa mendapat pesangon. “Ibu (Tatu,red) sedang komunikasi terus, karena ini persoalan nasional. Tentunya Disnakertrans Kabupaten Serang bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, karena pengawasan ada di Provinsi (yang berwenang,red). Tapi kami terus pantau, kita komunikasi antara tenaga kerja dan pemilik perusahaan,” kata Tatu, Selasa (12/5).
Menurutnya, saat ini masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang menjadi tanggungan Pemkab Serang mencapai 43 ribu Kepala Keluarga (KK). Namun berdasarkan informasi Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, kemungkinan akan ada 15 ribu orang kena PHK lagi kedepan.
“Ini jadi tambahan kuota yang harus disiapkan, diberi bantuan oleh Pemda,” tandasnya.
Ditambahkannya, banyaknya yang terkena PHK ini dikarenakan sejumlah perusahaan menghentikan aktivitas usahanya. Hal itu terjadi, karena beberapa alasan ada yang tidak memiliki bahan baku, kemudian ada juga yang kesulitan memasarkan hasil produksinya.
Disinggung soal program pelatihan bagi korban karyawan PHK, atau yang dirumahkan yang bekerjasama dengan Balai Pusat Latihan Kerja (BPLK), kata Tatu, kegiatan tersebut belum bisa dilakukan. Sebab, masih menunggu anggaran dari Bantuan Gubernur (Bangub) yang sampai saat ini belum cair.
Baca Juga: Diskominfo Kabupaten Serang Bentuk TTIS, Antisipasi Peretasan
“Itu posnya dari Bangub, yang sudah teralokasi dan semua Bangub digeser ke Covid-19, di dalamnya ada untuk BLK. Karena kami masih tunggu anggaran Bangub belum turun. Jadi belum berjalan (pelatihan),” tuturnya.
Wakil Bupati (Wabup) Serang Pandji Tirtayasa menambahkan, total anggaran hasil refocusing Covid-19 mencapai Rp 125 Miliar. Dari jumlah itu Rp 80 Miliar bersumber dari Bangub, yang seluruhnya dialokasikan ke penanganan Covid-19.
Namun kata Pandji, sampai saat ini dana Bangub belum ada yang turun. Padahal anggaran tersebut sangat dibutuhkan. “Kita menunggu Bangub, kapan turun sama bagi hasil. Kami sudah alokasikan Bangub, tapi belum turun,” imbuhnya. (sidik/mardiana)
