SATELITNEWS.COM, SERANG – Jabatan Pj Gubernur Banten, yang saat ini diemban oleh Al Muktabar, akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2023.
Hal itu, sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016, dimana dinyatakan bahwa Periodesasi Pj Gubernur selama satu tahun, sejak dilakukan pelantikan.
Setelah itu, bisa kembali diperpanjang atau diganti sesuai dengan kebijakan Presiden, yang mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri setiap tiga bulan sekali.
Informasi yang dihimpun, nama-nama Calon Pj Gubernur Banten yang baru, sudah ada di tangan Presiden atas usulan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ada dua nama yang disebut-sebut diajukan oleh Kemendagri, pertama Al Muktabar dan yang kedua Sugeng Hariyanto.
Al Muktabar, merupakan Pj Gubernur Banten sat ini yang juga mempunyai jabatan definitif sebagai Sekda Banten.
Baca Juga: Kemendagri Berikan Penghargaan Creative Financing Kepada Pemprov Banten
Sedangkan Sugeng Hariyono, merupakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
Keduanya sudah memenuhi persyaratan administrasi, untuk diusulkan menjadi Pj Gubernur Banten.
Sumber di lingkungan Pemprov Banten mengatakan, Al Muktabar berpotensi besar akan kembali dipilih menjadi Pj Gubernur Banten.
Kendatipun kepastiannya, baru diketahui setelah adanya pengukuhan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023.
“Berdasarkan hasil penilaian, Al Muktabar masih yang tertinggi dibandingkan dengan Sugeng,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya itu.
Kedua nama itu, lanjutnya, merupakan bagian dari tiga nama yang diusulkan DPRD Banten, Kamis (6/4/2023) lalu.
Baca Juga: Kemendagri Dorong Pemda Percepat Elektronifikasi Transaksi demi Cegah Kebocoran Pendapatan
Usulan itu, merupakan atas permintaan Kemendagri yang tertuang dalam suratnya nomor 100.2.1.3/1774/SJ tertanggal 27 Maret 2023 perihal Usul Nama Calon Penjabat Gubernur.
Di dalam surat itu, Kemendagri memberikan batas waktu kepada DPRD sampai tanggal 6 Maret 2023, untuk menyerahkan tiga nama usulan yang dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam menunjuk Pj Gubernur Banten.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku, masih fokus melakukan tugas yang harus segera diselesaikan.
Menurutnya, sebagai Pj Gubernur banyak tugas yang harus ia selesaikan. Bahkan, untuk mengimbanginya dengan kegiatan yang sudah terjadwal, tugas-tugas itu kerap ia kerjakan sampai dini hari.
“Saya tidak terlalu memikirkan itu, yang jelas sebagai seorang ASN saya hanya menjalankan apa yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya sebagaimana arahan dari bapak Presiden Jokowi,” ungkap Al.
Diakui Al, persoalan jabatan itu sifatnya hanya sementara saja dan sewaktu-waktu bisa berganti.
Maka dari itu, dirinya menyerahkan itu kepada yang atasannya, jika nanti ditunjuk kembali akan dilaksanakan dengan baik. Namun jika tidak, masih banyak tugas lainnya yang harus dikerjakan.
“Ini kan persoalan takdir. Saya serahkan kepada Allah SWT. Semua isu yang berkembang itu kan hanya praduga, sebelum ada SK yang diturunkan, itu baru kepastiannya,” pungkasnya.
Meski demikian, Al mengklaim sudah banyak capaian kinerja yang dilakukannya selama kurun waktu satu tahun terakhir ini seperti pola kerja birokrasi berdampak di lingkungan Pemprov Banten sudah diterapkan sejak bapak Presiden Jokowi menekankan itu.
Beberapa hal nyata yang sudah dilakukan seperti, proses perizinan yang mudah dan cepat serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kemudahan perizinan itu, pada tahun 2022 realisasi investasi kita mencapai rekor tertinggi yang mencapai Rp80,2 triliun dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 57,96 triliun, naik 38,41 persen dari tahun 2021 atau peringkat keenam terbesar secara nasional,” tambahnya.
Dari besaran investasi itu, lanjut Al Muktabar, serapan tenaga kerja baru yang dilakukan mencapai 54.266 orang.
Hal itu sejalan dengan hasil pendataan dari BPS, yang menyatakan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada periode Februari 2023 terjadi penurunan sebesar 8,53 persen atau menurun 17,9 ribu orang dibandingkan februari 2022.
Penurunan juga terjadi pada program prioritas penanganan stunting, dimana pada tahun 2022 lalu angka prevalansi stunting di Provinsi Banten berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencapai 20 persen atau turun 4,5 persen, sedangkan untuk angka nasional sebesar 21,6 persen.
Kemudian, angka kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,26 persen dari 6,50 persen menjadi 6,24 persen pada September 2022. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2022 terjadi peniningkatan sebesar 5,03 persen dibanding tahun sebelumnya.
Tidak sampai di situ, dalam rangka mensukseskan agenda besar Pemilu serentak 2024 nanti, Pemprov bersama DPRD Provinsi Banten sudah melakukan pembahasan bersama dan mengesahkan Perda nomor 5 tahun 2022 tentang dana cadangan daerah yang besarannya mencapai Rp600,1 miliar, yang sudah mulai dianggarkan pada APBD 2023.
“Semua capaian itu merupakan hasil kerja kolaborasi bersama seluruh stackholder dari tingkat bawah sampai atas. Karena kunci dari keberhasilan birokrasi berdampak itu adalah kerja kolaborasi dengan target capaian yang terukur,” ujarnya.
Terkait dengan penanganan inflasi, lanjut Al Muktabar, saat ini kondisi di Provinsi Banten cukup terkendali dengan baik, bahkan masih bertahan di angka lima besar terendah secara nasional.
“Secara Nasional Banten berada di 3,77 persen secara y-on-y yang artinya kita berada di bawah rata-rata nasional,” imbuhnya. (mg2)
