SATELITNEWS.COM, SERANG—Para petani di Banten masih mengandalkan pinjaman perbankan untuk menutupi modal awal masa tanam. Salah satunya pinjaman melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dari total komposisi anggaran KUR petani yang disediAkan sekitar Rp100 miliar, sampai memasuki semester pertama 2023 ini serapan anggaran itu sudah mencapai 40 persen. Artinya, minat para petani untuk mengajukan pinjaman itu cukup tinggi di Provinsi Banten.
“Itu merupakan salah satu komposisi pembiayaan yang bisa menjadi pilihan para petani kita,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar seusai melepas Kontingen Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Banten untuk mengikuti Pekan Nasional (Penas) KTNA ke-XVI yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/6).
Diungkapkan Al, komposisi pembiayaan itu merupakan hasil kesepakatan Pemprov bersama Menteri Pertanian (Mentan) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produksi petani di Provinsi Banten. “Kita membuat program pinjaman lunak itu, dimana bisa digunakan oleh para petani maupun nelayan,” ucapnya.
Meski demikian, Al berharap para petani dan nelayan di Banten untuk bisa berdikari dan tidak selalu bergantung pada pembiayaan dari perbankan untuk jangka panjangnya. Hal itu mengingat peran petani dan nelayan dalam menjaga ketesediaan pangan begitu sangat besar, terlebih disaat seperti sekarang ini dimana kondisi pangan global tengah berada pada satu krisis yang berkepanjangan.
“Oleh karenanya kemampuan di sektor ini harus continuitas. Oleh karena itu, kita memerlukan generasi muda untuk ikut berperan dalam mengoptimalkan sektor pertanian dan perikanan. Istilahnya menjadi petani milenial,” ujarnya.
Ini akan sangat penting dilakukan, mengingat bangsa Indonesia ini kedepan akan mengalami bonus demografi, dimana jumlah kaum milenialnya sangat tinggi. Jika itu tidak dioptimalkan, maka generasi emas tahun 2045 bisa terlewati dengan sia-sial.
Baca Juga: Rakor Bidang Sosial Ekonomi, Bupati Dewi Berharap Penguatan Ekonomi Harus Terintegrasi
“Anak-anak muda sekarang harus terus kita edukasi dan meyakinkan bahwa sektor pertanian dan pelayanan ini menjanjikan dalam kehidupan kita,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid menyampaikan terdapat 275 peserta yang diberangkat untuk mengikuti Penas XVI KTNA tahun 2023, yang terdiri dari Provinsi Banten 61 orang, Kabupaten Serang 33 orang, Kabupaten Tangerang 21 orang, Kabupaten Lebak 64 orang, Kabupaten Pandeglang 28 orang, Kota Cilehon 23 orang, Kota Tangerang Selatan 23 orang, Kota Tangerang 4 orang dan Kota Serang 18 orang.
BeritaTerbaru
“Dalam Penas KTNA tersebut hampir ada belasan event agenda, mulai dari pameran pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, serta expo aquaculture, expo agroforestry, expo dan kontes peternakan nasioal serta agenda lainnya,” katanya.
Dikatakannya, dalam kegiatan ada hal yang ditampilkan dari kontingen KTNA Provinsi Banten diantaranya dari Forum Konunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (FK-P4S) yang akan menampilkan teknologi pembuatan teh dan lainnya. “Kita juga menampilkan itu dengan local wisdom, seperti teknologi pupuk, teknologi pengairan dan lainnya,” jelasnya.
Dirinya mengatakan setelah kegiatan Penas KTNA tersebut pihaknya nanti akan menyampaikan hal-hal apa saja informasi dan pengalaman yang didapatkan. “Melalui Penas KTNA itu menjadi informasi rujukan yang akan kami lanjut ke dalam program di Provinsi Banten,” tandasnya.
Disinggung terkait dengan permodalan petani itu, Agus mengungkapkan pihaknya juga sudah menggulirkan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Namun pembiayaan dari asuransi itu masih berasal dari APBN, sedangkan untuk APBD sedang diupayakan.
Baca Juga: 60 Hektare Sawah Berpotensi Gagal Panen di Kabupaten Tangerang
“Ke depan tentu kita akan skemakan subsidi itu juga bisa bersumber dari APBD, agar para petani semakin bisa terjamin dan merasa aman dan nyaman,” ucapnya.
Dikatakan Agus, pihaknya mendorong agar seluruh petani yang ada di Banten ini untuk mengikuti program AUTP, terutama bagi yang berada di wilayah-wilayah dengan resiko bencana yang tinggi.
“Banyak keuntungan yang akan didapat para petani kalau sudah terdaftar menjadi anggota AUTP, salah satunya ketika terjadi puso seperti ini. Mereka bisa mengajukan klaim, yang bisa dicairkan sebesar Rp6 juta perhektar,” katanya.
Untuk besaran iurannya sendiri, lanjut Agus, sebesar Rp36.000/hektar. Besaran itu sudah termasuk bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Karena kalau tidak dibantu, maka iuran yang dibebankan akan lebih besar.
“Subsidinya dari pusat atau APBN, kita belum bisa untuk itu,” pungkasnya.
Meski demikian, untuk tahun 2024 Agus akan mencoba untuk mengajukan usulan subsidi AUTP agar bisa juga dicover dari APBD. Dengan begitu maka, akan lebih banyak para petani yang terbantu.
“Target kita sawah yang masuk AUTP 5 ribu hektar, meskipun saat ini dalam praktiKnya baru mencapai 3.500 hektar. Butuh edukasi menyeluruh kepada para petani,” ucapnya.
Plh Sekda Banten Virgojanti menambahkan, pemerintah secara berjenjang wajib menjaga stabilitas kebutuhan beras ketika para petani mengalami puso. Banyak instrumen yang bisa dilakukan oleh pemerintah baik pusat, daerah maupun Kabupaten dan Kota yang bisa dilakukan.
“Seperti mengoptimalkan Cadangan Beras Daerah (CBD) yang sudah dialokasikan. Jadi kita sudah mempunyai mekanisme untuk penanganan itu, selain pada tingkat hulunya juga,” ujarnya. (mg2)
