SATELITNEWS COM, PANDEGLANG – Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Tanto Warsono Arban, berjanji akan melakukan pengawasan khusus terhadap proses pengerjaan pembangunan fisik tahun 2023.
Tindakan itu harus dilakukan, agar kegiatan pembangunan infrastruktur dikerjakan optimal, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Tanto mengaku, setiap tahun dirinya selalu menyampaikan instruksi kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) agar bisa melakukan tindakan tegas apabila ada kontraktor nakal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.
Tindakan tegas itu harus dilakukan, agar pelaksanaan proyek dilakukan dengan optimal.
“Segera coret kalau ada yang seperti itu. Periksa semua dokumen dan track recordnya, kalau bermasalah jangan sampai dimenangkan,” kata Tanto, Minggu (16/7/2023)
Tanto mengatakan, pelaksanaan lelang proyek di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara profesional dan transparan. Tujuannya, agar pembangunan dilakukan dengan optimal dan bisa bertahan lama.
Baca Juga: Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Wabup Iing Tegaskan Ini
“Pelaksanaan pengadaan barang jasa di Pandeglang harus transparan dan akuntabel agar dapat di pertanggung jawabkan. Semua OPD harus bisa menghasilkan program pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Tanto, pengerjaan proyek tidak akan berjalan optimal apabila tidak dilakukan pengawasan sejak dari tahap perencanaan.
Semua pihak terkait, lanjutnya, harus melakukan pengawasan terhadap tahapan pelaksanaan proyek tersebut.
“Kita ada pengawasan untuk penegakan aturan, sehingga mekanisme pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Tanto meminta kepada semua pihak, untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua tahapan lelang, agar sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
“Semua pelaksana kegiatan barang dan jasa dapat memahami proses pengadaan barang dan jasa. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditepati dan kualitas pelaksanaan kegiatannya harus diperhatikan,” tuturnya.
Baca Juga: Wabup Iing Sebut Pemkab Pandeglang Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Asep Rafiudin Arief, sependapat. Kata dia, pelaksanaan tender harus dilakukan secara profesional dan transparan agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di Pandeglang berjalan sesuai harapan.
“Kita juga ikut mengawasi, semua pihak juga boleh mengawasi dan menyampaikan laporan apabila ada kegiatan yang tidak sesuai.Tetapi, harus betul-betul dengan kondisi di lapangan, jangan sampai membuat laporan yang tidak benar,” imbuhnya. (mg4)
