SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang meminta masyarakat Panunggangan Barat (Panbar), Kecamatan Cibodas melengkapi dokumen verifikasi atas lahan yang telah dibebaskan di wilayah tersebut. Selain itu, Dinas PUPR juga secara proaktif melakukan proses serupa.
“Kita verifikasi di antara keabsahan surat dan surat keterangan kepemilikan dan kami menunggu dengan proaktif jemput bola agar dokumen lengkap,”kata Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksana terkait adanya penyampaian aspirasi dari masyarakat pada Kamis (10/08/2023).
“Persyaratan merupakan dari instansi-instansi terkait diantara PBB ada Bapenda dan surat keterangan ukur ada BPN yang harus ada dari pihak kecamatan dan kelurahan agar tervalidasi,”jelasnya.
Sebelumnya sejumlah warga menggelar aksi di depan kantor Dinas PUPR Kota Tangerang. Aksi itu dilakukan guna menagih ganti rugi atas kepemilikan tanah milik lima warga Panunggangan Barat yang sampai saat ini belum dibayar.
“Kami menuntut ganti rugi atas tanah milik warga Panunggangan Barat yaitu Pak Saenang, Sarii, Samini bin Pengki, Elang dan Sarbini yang lahannya itu sudah dicor oleh PUPR untuk proyek pencegahan banjir Sungai Cisadane, tapi sampai saat ini warga belum mendapatkan ganti rugi,”ungkap Anton selaku Koordinator Lapangan serta kuasa hukum.
Ia mengatakan proses penagihan itu sudah berlangsung dua tahun lamanya dan sampai saat ini belum ada kejelasan dari Dinas PUPR untuk mengganti rugi lahan kelima warga tersebut. Kata dia, alasan PUPR belum memberikan uang ganti rugi itu lantaran warga belum memenuhi syarat yang ditentukan.
Baca Juga: Jalan Sitanala Kota Tangerang Mulai Dilebarkan
Kata Anton, salah satu dari syarat yang diberikan adalah warga harus memiliki PBB. Hal itu berdasarkan permintaan dari pihak Badan Pengelelolan Keuangan Daerah (BPKD) yang menjelaskan bahwa warga harus memiliki PBB untuk mendapatkan ganti rugi. “Saya sampaikan kami siap bayar pajak, jadi silakan terbitkan PBB. Namun ketika saya menanyakan perihal PBB yang diminta oleh BPKD dan saya minta suratnya, tolong tunjukan,” katanya. (mg05)
