SATELITNEWS.COM, SERANG – Dalam penanggulangan bencana di Provinsi Banten, dibutuhkan suatu sistem informasi terpusat terkait kebencanaan.
Agar informasi cepat tersampaikan kepada masyarakat, para relawan hingga instansi pemerintah yang menangani kebencanaan, secara efektif dan akurat menilai Pusat informasi bencana itu akan memudahkan proses penanggulangan bencana baik penyaluran distribusi kebutuhan, pencarian dan pertolongan, hingga ke titik pusat bencana.
Hal tersebut diungkapkan, Kepala Kantor SAR Banten Adil Triyanto, saat memberikan materi pada Focus Group Discussion (FGD) di Rumah Singgah Relawan Fesbuk Banten News (FBN), Jln. Gelatik Drangong, Kota Serang. Selasa (15/8/2023).
Adil menyampaikan, jenis bencana di Provinsi Banten ini sangat kompleks mulai dari bencana angin puting beliung, gempa bumi, bencana yang disebabkan cuaca seperti banjir dan kekeringan hingga bencana kimia.
Maka dari itu, Pusat Informasi bencana sagat dibutuhkan dengan sistem komando dan pengendali utamanya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten serta BPBD Provinsi Banten, juga dapat mengkordinir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta relawan-relawan di bidang kebencanaan.
“Berdasarkan pengalaman di lapangan, Kita harus bergandeng tangan sehingga informasi kebencanaan di provinsi banten menjadi akurat yang komandonya tetap di BPBD Provinsi,” ungkapnya.
Baca Juga: Produksi Ikan Tangkap di Banten Capai 75 Ribu Ton
Pusat Informasi Bencana itu lanjut Adil, juga dapat menjadi penangkal berita-berita hoax yang beredar di masyarakat serta dapat menjadi suatu rujukan kepala daerah untuk menetapkan bencana daerah hingga bencana nasional.
“Pemerintah di anggap gagap bencana selama ini, karena informasi kebencanaan kita di Banten banyak kesimpang siuran, sehingga tidak dipungkiri banyak beredar berita hoax di kalangan masyarakat,” sambungnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Bidang Materi dan Komunikasi Pimpinan Arif Agus Rakhman mengungkapkan, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, sangat merespon cepat terhadap bencana mulai dari kebijakan hingga mengkomandoi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten dalam menanggulangi bencana baik dalam pelayanan masyarakat, menurunkan alat berat, hingga terjun langsung ke lokasi bencana untuk memantau perkembangan penanganan bencana.
Bukan hanya itu lanjut Arif, Pj. Gubernur juga terus melakukan mitigasi Bencana kepada masyarakat, guna meminimalisir resiko bencana dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana.
“Dapat kita lihat Pj. Gubernur kita merespon cepat ketika terjadi kebencanaan, mengkomandoi OPD hingga memantau langsung perkembangan penanganan bencana di lokasi bencana,” imbuhnya.
“Mitigasi bencana melalui BPBD Banten juga terus dilakukan dan itu dipantau langsung oleh Pj. Gubernur,” tambahnya.
Hal senada, juga dikatakan Ketua Pokja Relawan Banten Lulu Jamaludin, menurutnya Pemprov Banten harus segera mempunyai Pusat Informasi Bencana selain memudahkan penanggulangan bencana dan pendistribusian kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana, pusat informasi bencana tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan antisipasi bencana dan menentukan kerawanan suatu daerah terhadap bencana.
Dikatakan Lulu, kondisi dilapangan saat terjun ke lokasi bencana pendataan dan informasi bencana umumnya dilakukan oleh masing-masing lembaga dan organisasi mengikuti program kerja yang mereka jalankan, jarang sekali menggunakan data pemerintah yang umumnya kurang dipercaya.
Maka dari itu, diskusi ini harus menjadi terobosan Pemprov Banten untuk segera membuat sistem Pusat Informasi Bencana yang menjadi rujukan semua pihak untuk disampaikan ke masyarakat.
Di lokasi yang sama, Penyusun Rencana Rehabilitasi BPBD Provinsi Banten, Kusnadi mengungkapkan, dalam mengoptimalkan penginformasian data bencana, saat ini Pemerintah Provinsi Banten melalui BPBD sedang merumuskan pembuatan aplikasi Sistem Informasi Bencana Daerah (Sibenda), hingga saat ini sistem tersebut masih dalam tahap konsultasi dan pengajuan kepada pimpinan.
Lanjut Kusnadi, Sistem aplikasi tersebut membutuhkan kolaborasi dari instansi-instansi vertikal, relawan dilapangan agar menjadi sumber informasi yang falid.
“Pemprov Banten melalui BPBD tahun 2023 ini sedang merumuskan pembuatan Aplikasi Sebenda, aplikasi tersebut membutuhkan kolaborasi, kerjasama antar instansi dan para relawan di lapangan, mudah-mudahan sistem tersebut dapat terealisasi agar penginformasian data bencana di provinsi banten berjalan optimal” ungkapnya.
Untuk diketahui, Forum Group Discussion (FGD) digelar dengan tema Urgensi Pusat Informasi Bencana di Provinsi Banten dengan peserta para relawan di bidang bencana.
Turut hadir pada acara tersebut sebagai narasumber Ketua Siaga Bencana (Sigab) Banten Novi Abdul Parid. (mardiana)
