SATELITNEWS.COM, SERANG – Hasil produksi perikanan tangkap, setiap tahunnya baru sekira 75 ribu ton. Jumlah itu lebih sedikit, dibandingkan produksi ikan budidaya yang mencapai 115 ribu ton per tahun.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Agus Supriyadi mengakui masih rendahnya hasil produksi perikanan tangkap di Banten.
Padahal, kata dia, Banten merupakan salah satu daerah potensial penangkapan ikan di laut, karena memiliki garis pantai yang sangat luas.
”Kita dari perikanan tangkap hanya 75.000 ton per tahun, sedangkan dari pembudidaya ikan itu sampai 115.000 ton. Jadi kalau nasional lebih tinggi perikanan tangkapnya ketimbang pembudidayanya, tapi di Banten lebih tinggi pembudidayanya,” katanya, Rabu (21/10/2026).
Menurut Agus, kondisi terdebut terbilang unik karena hal ini berbeda dengan peta produksi perikanan di tingkat nasional pada umumnya. Oleh karena, produksi ikan di Provinsi Banten di dominasi oleh produksi ikan hasil budidaya bukan perikanan tangkap.
“Iya perikanan tangkap kita memang lebih rendah dibandingkan dengan produksi ikan budidaya. Makanya, kita akan berupaya untuk terus meningkatkan produksi perikanan tangkap,” tambahnya.
Agus menjelaskan, berdasarkan informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, data sebaran Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan KUSUKA untuk Provinsi Banten pada Tahun 2025. Secara keseluruhan, tercatat sebanyak 39.043 orang.
Dari jumlah itu, lanjutnya, penangkapan ikan menjadi subsektor terbesar dengan jumlah 17.374 orang atau sekira 44,5 persen. Sementara, pembudidayaan ikan menempati posisi kedua dengan jumlah 10.977 orang atau sekira 28,1 persen.
“Adapun sisanya tersebar sebagai pemasaran ikan sebanyak 5.267 orang atau 13,5 persen. Pengolahan ikan sebanyak 5.023 orang atau 12,9 persen. Pengelolaan ruang laut sebanyak 340 orang atau 0,9 persen dan pengangkutan ikan sebanyak 62 orang atau 0,2 persen,” pungkasnya.
Dia mengatakan, meski angka produksi ikan budidaya terbilang sangat menjanjikan. Namun, para pelaku usaha budidaya ikan di lapangan masih menghadapi tantangan besar terkait tingginya biaya operasional, terutama harga pakan serta ketidakpastian harga jual.
Oleh karena itu, kata Agus, Pemprov Banten mendorong agar pemerintah pusat untuk dapat memberikan regulasi pendukung guna menjaga keberlanjutan usaha masyarakat ini.
”Cuma memang terkendala harga ikan sampai saat ini masih belum ada HET-nya (Harga Eceran Tertinggi). Bahkan para pembudidaya itu tidak ada juga subsidi pakan. Tentunya ini penting supaya bisa menjadi perhatian juga dari pemerintah pusat dalam hal ini bisa menetapkan adanya HET ikan dan subsidi terhadap pakan-pakan,” tuturnya.
Baca Juga: 49 Ribu Warga Banten Kunjungi Perpustakaan, Didimonasi Non Anggota
Agus mengaku, sebagai langkah konkret di tingkat daerah, pihaknya terus menyalurkan bantuan bibit ikan secara masif untuk menstimulasi produktivitas pembudidaya lokal.
”Termasuk saya (DKP Banten, red) memberikan sejuta bibit ikan per tahunnya dari salah satu UPT saya, itu membagikan sejuta bibit ke masyarakat, ke kelompok-kelompok perikanan dalam rangka supaya ikan di Banten ini semakin banyak, semakin berkembang sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat Banten,” paparnya.
Sementara, Manajer Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 Labuan Cahyadi mengatakan, ada beberapa kendala yang menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan tangkap, salah satunya rendahnya bantuan sarana dan prasarana penangkap ikan untuk nelayan.
“Jadi salah satu faktornya karena memang bantuan tangkap ikan kurang. Kan banyak itu alat tangkap ikan, termasuk perahu juga kan jadi bantuan,” tandasnya.
Cahyadi menerangkan, dalam satu bulan transaksi di TPI 2 hanya sekira 20 sampai 30 ton, tergantung kondisi atau cuaca. Apabila dalam cuaca buruk atau angin Barat, hasil tangkapan ikan lebih sedikit.
“Musiman, kalau lagi bagus ya bagus, banyak tangkapan ikannya. Ini juga harus bisa menjadi perhatian, karena ketika masuk musim paila, para nelayan akan kesulitan,” imbuhnya.
Cahyadi menyarankan agar DKP Provinsi Banten bisa terjun ke lapangan secara langsung dan melakukan pendataan terhadap berbagai kendala yang ada. Misalnya, kata dia, di TPI 2 Labuan masih minim sarana dan prasarana penunjang transaksi.
“Masih banyak kurangnya, misalnya untuk dermaga atau tempat sandar kapal enggal ada, ini kan jadi kendala juga. Saya kira, kalau semua sarana penunjangnya lengkap, hasil perikanan tangkap kita bisa lebih besar,” katanya. (adib)
