SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG–Bulan depan (September), Pemkab Pandeglang mulai melakukan seleksi open bidding atau lelang terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Pandeglang. Rencananya, ada tujuh jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka tersebut.
Ketujuh jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka itu, yakni, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskominfosantik), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), Kepala Dinas Sosial (Kadinsos).
Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah, Staf Ahli Bupati Bidang Kesra dan SDM, serta Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang Mochamad Amri mengatakan, proses seleksi tahap pertama akan dilakukan awal bulan September, setelah semua dokumen pendaftaran selesai dilakukan verifikasi dan dinyatakan lengkap.
“Seleksi kita mulai bulan depan. Untuk sekarang, kan sudah dibuka pendaftaran dan ada beberapa yang sudah mendaftarkan diri. Kalau sesuai tahapan, akhir bulan depan harusnya sudah selesai untuk tahap ke satu,” kata Amri, Minggu (27/8).
Amri mengatakan, open bidding itu dilakukan untuk menutup kekosongan jabatan yang sudah ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya. Sampai saat ini, yang mengalami kekosongan ada tujuh jabatan.
“Untuk yang kosong saja sudah ada tujuh, kita open bidding-kan,” tandasnya.
Selain itu, hingga Desember 2023, akan ada beberapa jabatan yang kosong, karena ditinggal pensiun pejabat yang bersangkutan, diantaranya, Asda III Bidang Administrasi Umum yang sekarang dijabat Tatang Muhtasar, dan beberapa jabatan lainnya.
“Kalau sampai Desember, akan ada lagi yang pensiun,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang Ali Fahmi Sumanta, menargetkan kekosongan jabatan tersebut segera diisi sebelum tahun anggaran 2023 selesai. Oleh karena itu, pihaknya terus mengoptimalkan proses open bidding.
“Target kita, akhir 2023 semua jabatan sudah terisi dan tidak ada lagi kekosongan,” ungkap Fahmi.
Fahmi juga memastikan, meski masih banyak jabatan kosong, namun hal tersebut tidak mengganggu terhadap pelayanan kepada masyarakat maupun terhadap capaian program kerja di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Mengganggu program sih tidak, kalau beban kerja bertambah iya. Tapi pada intinya, kita akan terus optimalkan pelayanan,” imbuhnya. (mg4)
