Embay menyatakan, dengan cara bagi-bagi saham gratis ini maka akan muncul rasa kepemilikan dari pemerintah kabupaten kota kepada Bank Banten. Dia juga berharap, Bank Banten ke depan akan menjadi bank yang sehat.
“Mudah-mudahan, bank ini betul-betul menjadi bank milik masyarakat Banten yang sahamnya juga dimiliki oleh seluruh pemkab dan pemkot yang ada di Banten,” kata Embay, Selasa (31/10/2023).
Dikatakan Embay, pada dasarnya Provinsi Banten ini terdiri dari 8 kabupaten kota yang sebaiknya memang mereka dilibatkan, diberikan saham agar bank Banten ini semakin terus baik karena didukung oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten.
Menurut Embay, bank adalah sebuah lembaga usaha atau lembaga keuangan yang bertumpu pada kepercayaan dan sensitif pada isu. Perbankan juga memiliki tingkat persaingan yang ketat. Karena itu, dia meminta agar Pemprov Banten menyeleksi jajaran komisaris dan direksi Ban Banten secara objektif.
“Bukan karena like and dislike kepada seluruh manajernya, dari tingkat komisaris direksi hingga staf,” ujarnya.
Embay juga meminta, jajaran Bank Banten membuktikan kinerja secara terbuka setiap bulan sebagai bentuk transparansi kepada publik. Misalnya dengan mengumumkan kondisi kesehatan Bank Banten, dan juga terus mencari dukungan dari OJK untuk mengontrol agar manajemen Bank Banten menjadi profesional dan mendapat kepercayaan masyarakat.
“Mudah-mudahan bank yang ini yang di awal memang sudah sakit sekarang katanya sudah mulai membaik kinerjanya. Juga memiliki daya saing yang tinggi di antara lembaga keuangan di seluruh Indonesia,” ujarnya lagi.
Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar, berencana membagi-bagikan saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten melalui PT BGD kepada kabupaten kota. Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten melalui PT BGD memiliki 66,11 persen saham. Dari jumlah itu, Pemerintah Provinsi Banten akan menyisakan 51 persen saham di Bank Banten. Sementara 15,11 persen sisanya akan dibagi-bagikan kepada kabupaten kota.
Untuk persentasenya, sampai saat ini Al Muktabar mengatakan masih dalam pembahasan. Pembagian saham ke kabupaten kota bisa saja dilakukan sacara merata kepada setiap kabupaten kota atupun diberikan secara proporsional sesuai kondisi keuangan daerah tersebut. (luthfi)
