SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Pemkab Pandeglang mulai melakukan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Prioritas kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemkab Pandeglang masih terkait peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, serta penguatan sektor perekonomian.
Wakil Bupati Tanto Warsono Arban mengatakan, arah pembangunan di Pandeglang setiap tahunnya selalu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Soalnya, kata dia, program kerja yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 berdasarkan usulan yang disampaikan masyarakat.
“Ada beberapa prioritas kita, seperti peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan lainnya. Pada dasarnya, kebijakan yang kita ambil semuanya untuk kepentingan masyarakat,” kata Tanto, Sabtu (11/11/2023).
Tanto mengatakan, gagasan atau usulan yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten serta usulan yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Pandeglang harus dijadikan dasar pembangunan dalam satu tahun.
Baca Juga: Kendaraan Rombongan Manasik Haji TK Nurul Bahari Sukaresmi Pandeglang Kecelakaan
“Pemerintah daerah bisa mendapatkan saran dan masukan dengan cara menghimpun ide-ide yang inovatif dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan yang telah disulkan dan disepakati sebelumnya oleh masyarakat. Usulan itu kemudian dituangkan melalui kebijakan pembangunan,” katanya.
Tanto meminta, agar program kerja yang dibuat di semua OPD harus bisa mendatangkan manfaat bagi masyarakat Pandeglang. Dengan begitu, target pembangunan di Pandeglang akan tercapai dengan baik.
“Kualitas perencanaan harus baik terutama dalam menyusun RKPD. Makanya, kita butuh masukan dari masyarakat karena program pembangunan yang diusulkan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Tanto mengingatkan agar program kerja pembangunan di tahun 2024 harus ideal dan bisa mewujudkan harapan masyarakat terutama di bidang peningkatan perekonomian.
“Penyusunan rancangan awal RKPD yang baik akan menghasilkan perencanaan yang ideal, tentu saja hal tersebut mampu mewujudkan keberhasilan sektor pembangunan, peningkatan pelayanan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pandeglang,” katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Badan Anggaran DPRD Pandeglang M Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan ikut melakukan pengawasan pengalokasian anggaran di semua OPD melalui rapat bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tindakan itu harus dilakukan agar program kerja yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pandeglang.
Baca Juga: Soal Krisis Air Bersih di Pandeglang, LIPP Banten Desak Pemerintah Tak “Gagap”
“Tugas kita salah satunya sebagai budgeting atau pengawasan anggaran. Tentunya kita selalu mempertanyakan setiap besaran anggaran yang di pos kan oleh Pemkab, karena kita tidak mau kalau sampai ada anggaran terbuang begitu saja, tanpa ada manfaatnya bagi masyarakat,” imbuhnya. (mg4)
