SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Wakil Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, meminta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) berperan aktif sampaikan aspirasi dan masukan terkait permasalahan sosial di lingkungan, agar program kesejahteraan sosial di Kota Tangerang tepat sasaran.
Hal tersebut, disampaikan Sachrudin, dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Tangerang, di Aula Kantor Kecamatan Karawaci, Jum’at (17/11/2023).
“Banyak program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti bedah rumah, sekolah gratis dan beasiswa untuk perguruan tinggi,” ujarnya.
Untuk kesejahteraan sosial, lanjut Sachrudin, di Kota Tangerang tidak boleh ada anak-anak yang putus sekolah. Bahkan, Pemkot Tangerang juga memberikan bantuan beasiswa untuk pelajar yang ingin melanjutkan keperguruan tinggi.
“PSM harus tau di lingkungannya siapa-siapa saja masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah salah satunya terkait pendidikan, PSM harus berkoordinasi dengan kelurahan, kecamatan dan Dinas Sosial,”
“Jadi di Forum Konsultasi Publik ini juga, mereka bisa menyampaikan aspirasi, masukan kepada Dinas Sosial agar program kesejahteraan sosial bisa berjalan dengan baik,” tutur Sachrudin.
Baca Juga: Warga Kota Tangerang Bisa Sanggah Data Desil Apabila Tak Sesuai
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Mulyani, menjelaskan, kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan di 13 kecamatan secara bergilir. Peserta berjumlah 174 orang, terdiri dari PSM, TKSK, Operator Kelurahan, Camat dan Lurah, Kasi Kemas Kelurahan dan Kecamatan Karawaci.
“Kali ini di Kecamatan Karawaci yang sebelumnya sudah dilakukan di Kecamatan Cibodas. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas pelayanan sosial, dan menyepakati komitmen pelayanan sehingga pelayanan sosial kepada masyarakat menjadi lebih baik,” jelas Mulyani.
Sebagai informasi, Kegiatan Konsultasi Publik yang dilakukan di 13 kecamatan turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Sosial RI, Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Nasional. (adv)
