SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 20 alat rapid test Covid-19 bagi santri maupun pengasuh pondok pesantren. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang meminta rencana melakukan rapid test tidak dipaksakan.
Wakil Ketua Umum MUI Kota Tangerang, Ahmad Baijuri mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang mempersiapkan rapid test untuk pesantren di Banten. Kendati begitu, dia meminta agar rapid test tidak dipaksakan apabila ada pesantren yang tak bersedia.
“Bagus-bagus saja tetapi ketika ada pesantren yang menyatakan tidak perlu, ya jangan dipaksakan. Jangan dituduh menolak atau segala macam,” ujarn Bajuri kepada Satelit News, Selasa (16/6).
Sejauh ini pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai rencana Pemprov Banten melakukan rapid test. Menurut Bajuri, tidak ada penolakan terhadap rapid test di kalangan pesantren di Kota Tangerang.
“Kita belum ada informasi kaitan pesantren yang akan dirapid test. Menurut saya tidak ada penolakan,” jelasnya.
Baijuri menjelaskan ada nuansa berbeda di pesantren yang harus dipahami Pemerintah terkait dengan protokol kesehatan. Menurutnya, pesantren memiliki dua protokol kesehatan yakni secara batiniah dan lahiriah.
Baca Juga: Halal Fest 2026 Kota Tangerang Resmi Digelar
Protokol kesehatan secara lahiriah diterapkan dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Sementara, lahiriah lebih kepada kesehatan rohani, penerapan dengan mendekatkan diri dengan yang maha kuasa.
“Hidup ini bukan cuma urusan sehat lahir tapi sehat batin juga. Jadi protokol kesehatan kita mah dua, batiniah dan lahiriah,” ujarnya.
Di Kota Serang, rencana rapid test ditentang Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP). Pernyataan sikap penolakan menjadi viral setelah video penolakan diunggah di media sosial pada Senin (15/6).
Ketua Presidium FSPP Kota Serang, Hasanudin membenarkan, penolakan pihaknya terkait rencana rapid test massal di pesantren. Dia menilai, penolakan ini merupakan bentuk antisipasi adanya penyimpangan dalam kegiatan tersebut yang dikatakannya telah terjadi di berbagai daerah.
“Kemarin kita adakan diskusi dengan para kyai dan membahas terkait program pemerintah untuk rapid test di pesantren untuk mencegah corona. Kiai-kiai berpikir ngapain tes kalau orang itu sehat?, ketika pesantren diliburkan juga hanya diam di pondok saja,” kata Hasanudin, Selasa (16/6).
Kendati demikian, Pondok Pesantren di Kota Serang tetap akan mengikuti protokol kesehatan seperti social distancing, memakai masker dan cuci tangan. Sebanyak 205 pesantren di Kota Serang bahkan menurutnya telah mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang kesehatan santri dan kiai.
Baca Juga: MUI Kota Tangerang: Esensi Iduladha Bukan Pada Penyembelihan Hewan Semata
Hasanudin mengatakan, meskipun FSPP Kota Serang telah mutlak menolak kegiatan rapid test massal, pihaknya masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota.
“Kita siap membuka komunikasi, kenapa kita membagikan video itu kan karena tujuannya menjaga kesehatan bukan yang lain,” katanya.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi persuasif terlebih dulu kepada para ulama di pondok pesantren. Pemkot Serang disebutnya akan menggencarkan edukasi pentingnya pencegahan corona yang dimulai dengan rapid tes.
“Kita akan utamakan dahulu komunikasi dengan sosialisasi dan pendekatan persuasif di pesantren-pesantren. Kita kan di satu sisi harus menekan penyebaran Covid-19, tapi di satu sisi juga harus melihat dinamika di masyarakat yang butuh treatment dan pola komunikasi publik yang efektif,” kata Hari Pamungkas.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudi Hastuti menyatakan pemerintah provinsi menyiapkan 20 ribu alat tes cepat untuk pondok pesantren. Ati menegaskan alat rapid test itu bersifat gratis.
Ia mengatakan, pelaksanaan rapid test pondok pesantren di Banten dilakukan sesuai dengan permintaan pihak pesantren atau para kyai pengasuh pondok pesantren.
“Untuk kapan waktunya dan di mana tempatnya tergantung permintaan para kyai,” kata Ati.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan 40 persen santri berada di daerah merah. Untuk itu Pemprov Banten menyiapkan 20 ribu rapid test untuk santri. (irfan/bnn/gatot)
