SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, mengajak kepada masyarakat Pandeglang agar ikut melakukan pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di 326 Desa.
Hal itu, seiring dengan mulai dicairkannya Dana Desa (DD) tahap pertama, dan mayoritas digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur.
Fahmi mengatakan, penggunaan DD harus dilakukan secara tepat dan optimal agar pembangunan desa berjalan baik. Dengan begitu, pergerakan perekonomian dilingkungan perdesaan bisa berlangsung dengan cepat.
“DD ini merupakan salah satu program pembangunan desa. Tujuan utamanya agar pergerakan perekonomian di desa berjalan baik dan menjadi desa mandiri. Maka dari itu, penggunaan DD harus kita awasi agar tidak ada kesalahan,” kata Fahmi, Senin (19/2/2024).
Fahmi meyakini, penggunaan DD dengan baik dan tepat sasaran bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, para kepala desa (Kades) diharapkan bisa menggunakan dan tersebut sesuai peruntukannya.
“Jangan sampai digunakan untuk kegiatan yang macam-macam, karena hal bisa menimbulkan persoalan panjang. Kita juga terus lakukan pengawasan, agar tidak ada Kades yang menggunakan dana tersebut sembarangan,” tambahnya.
Baca Juga: Sekda: OPD Pemkab Pandeglang Didorong Wujudkan Visi-Misi Bupati – Wabup
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua II DPRD Pandeglang, Asep Rafiudin Arief sependapat. Kata dia, DD yang selalu diterima Pemerintahan Desa harus bisa dipergunakan dengan baik, seperti melaksanakan pembangunan yang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan begitu, kata dia, pergerakan perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik.
Apabila hal itu tidak terwujud, kemandirian desa akan sulit tercapai dan perekonomian masyarakat akan sulit berkembang, terutama dalam kondisi sekarang ini.
“Kita juga ikut mengawasi, semua pihak juga boleh mengawasi dan menyampaikan laporan apabila ada kegiatan yang tidak sesuai. Tetapi, harus betul-betul dengan kondisi di lapangan, jangan sampai membuat laporan yang tidak benar. Tetapi pada intinya, harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan perekonomian masyarakat,” imbuhnya. (adib)
