SATELITNEWS.COM, SERANG—Antrean kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi mulai terjadi di sejumlah titik di Provinsi Banten.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Banten untuk mengajukan tambahan kuota solar bersubsidi untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan hingga akhir tahun.
Dalam pantauan di lapangan, antrean tersebut di antaranya terjadi pada pagi hari di sejumlah titik wilayah di Kota Serang, diantaranya yakni di Benggala, serta pada sore hari di Ciracas.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Banten mengaku telah berkoordinasi dengan PT Pertamina untuk meminta tambahan suplai BBM bagi masyarakat yang menggunakan solar.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Ari James Faraddy yang mengatakan, berdasarkan keterangan Pertamina, stok BBM khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) solar di Banten masih aman.
“Setelah kita melihat adanya antrean pagi hari di Karundang dan juga di Benggala, dan sore-sorenya di Ciracas, kami berkoordinasi, kami memohon kepada Pertamina untuk menambahkan suplai BBM bagi masyarakat yang memanfaatkan BBM solar,” kata Ari, Senin, (7/9).
Baca Juga: Wali Kota Serang Budi Rustandi Tegaskan SMPN 4 Tak Direlokasi
Menurut Ari, antrean yang terjadi sebelumnya bukan disebabkan oleh kelangkaan stok. Karena, kata dia, Pertamina memastikan jika ketersediaan JBT solar di Banten masih mencukupi.
“Pertama, kondisi stok BBM, khususnya JBT atau solar itu aman di Provinsi Banten. Tidak ada kelangkaan, itu aman,” ujarnya.
Kendati demikian, Ari menuturkan, penyebab antrean dikarenakan suplai BBM yang sempat terganggu akibat adanya peningkatan konsumsi. Berdasarkan data Pertamina, konsumsi BBM di Banten pada periode Juni hingga Agustus mengalami peningkatan sekitar 23 persen.
Ari mengatakan, salah satu faktor yang memengaruhi peningkatan tersebut adalah posisi Banten sebagai pintu gerbang pergerakan kendaraan antara Pulau Jawa dan Sumatra.
Menurutnya, kelangkaan BBM yang sebelumnya terjadi di wilayah Sumatera membuat sejumlah transporter umum memilih mengisi BBM di wilayah Banten.
“Yang pertama, adanya kita sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Seperti kita ketahui di Sumatra itu sudah empat bulan yang lalu sudah terjadi kelangkaan dan antreannya sudah 3 kilometer. Dan mereka banyak yang mengisi para transporter ini, transporter umum di Provinsi Banten,” katanya.
Baca Juga: Pemprov Banten Rancang Pergub Pemberdayaan Pesantren
Faktor lainnya, kata Ari, adalah dikarenakan fluktuasi harga BBM. Ari menyebut kenaikan harga BBM non subdisi membuat sebagian masyarakat kembali beralih menggunakan BBM bersubsidi.
“Yang kedua juga adanya fluktuasi harga yang sekarang ada peningkatan lagi sehingga banyak masyarakat yang beralih juga ke BBM subsidi lagi,” ujarnya.
Untuk merespons kondisi tersebut, Ari menegaskan jika Pertamina akan melakukan penyaluran JBT solar selama 24 jam di wilayah Tangerang. Jika terjadi kekurangan pasokan, kata Ari, Pertamina mengaku akan kembali menambahkan suplai BBM.
“Pertamina akan melaksanakan penyaluran BBM khususnya JBT solar selama 24 jam di Tangerang. Jadi, kalau semisal ada kelangkaan seperti yang kemarin disampaikan di mana kekurangan langsung disuplai lagi. Dan insyaallah sampai bulan November itu aman,” kata Ari.
Lebih lanjut, Ari menuturkan, meski pasokan BBM dipastikan aman hingga November mendatang, pihaknya tidak ingin menunggu sampai terjadi persoalan pada akhir tahun.
Ari mengungkapkan, pihaknya telah menghitung proyeksi kebutuhan BBM dan mengirimkan surat kepada BPH Migas pada akhir Agustus untuk mengajukan tambahan kuota.
Ari mengatakan, tambahan kuota tersebut diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan BBM pada periode Natal, Tahun Baru dan libur akhir tahun. Dikarenakan, mobilitas kendaraan dari Jawa menuju Sumatra maupun sebaliknya diperkirakan ikut meningkatkan kebutuhan BBM.
“Akhir Desember itu adalah Natal, Nataru, dan tahun baru dan banyak juga sudah kita yang pergi ke Sumatra, dari Sumatra pun pergi ke Jawa, dan juga untuk kebutuhan sembako dan lain-lainnya. Maka kita memprediksi kita membutuhkan tambahan kuota dan itu terjadi di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Ari, proses pengajuan telah dilakukan sejak Agustus karena BPH Migas dijadwalkan menggelar rapat penambahan kuota masing-masing provinsi pada akhir triwulan III atau sekitar Oktober.
“Kami kenapa di bulan Agustus? Karena di bulan Oktober triwulan 3 akhir itu akan ada rapat dari BPH Migas untuk penambahan kuota di masing-masing provinsi, tapi kami sudah berkirim surat,” katanya.
Meski tak menyebutkan secara rinci, Ari mengatakan jila usulan terkait penambahan kuota telah dihitung berdasarkan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota.
“Ada, kita ada hitungannya. Masing-masing kabupaten kita ada penambahan untuk solar dan tapi untuk Pertalite ada dua yang tidak karena dianggap sudah cukup. Hasil perhitungan pronosa antara pihak Pertamina dengan Dinas ESDM bareng-bareng,” tandas Ari. (mpd/rmg)
