SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang mencatat, ada lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
Kelima jabatan eselon II itu yakni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK), Kepala Dinas Perikanan, Sekretariat DPRD Pandeglang, Kepala Dinas Sosial (Dinsos), dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
Selain lima jabatan tersebut, akan ada dua pejabat eselon II yang pensiun di tahun 2024 ini, yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Didi Mulyadi dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Aep Saepudin.
Kepala Bidang (Kabid) Formasi dan Mutasi BKPSDM Kabupaten Pandeglang Furkon mengaku, akan ada tujuh kekosongan jabatan eselon II di Kabupaten Pandeglang.
Dari tujuh jabatan itu, lima jabatan yang sudah kosong diisi Plt, sedangkan dua lainnya baru akan kosong diakhir tahun 2024.
“Kalau keseluruhan ada tujuh jabatan eselon II yang kosong, lima sudah pensiun dan diisi Plt, sedangkan dua pejabat lainnya baru akan pensiun. Jadi kalau keseluruhan ada tujuh yang sudah pensiun,” kata Furkon, Selasa (5/3/2024).
Baca Juga: Bupati Dewi: Purna Tugas Sebagai ASN Bukan Akhir Pengabdian
Furkon mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan persiapan open bidding atau lelang terbuka jabatan eselon II. Setelah mendapat persetujuan, pihaknya akan segera melakukan tahapan lelang terbuka tersebut.
“Sekarang kita segera ajukan ke KASN, untuk pelaksanaan open bidding. Jadi nanti akan segera kita mulai tahapannya, mulai dari pembentukan tim pansel (panitia seleksi) sampai penetapan siapa saja pejabat yang lolos seleksi,” tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Endang Sumantri menyarankan, agar kekosongan pejabat eselon II segera diselesaikan, karena bisa berdampak terhadap program kerja. Hal itu karena, ada keterbatasan kebijakan apabila jabatan eselon II diisi oleh Plt.
“Saya sudah sering sampaikan agar kekosongan pejabat jangan dibiarkan terlalu lama. Segera isi kekosongan yang ada, karena bisa berpengaruh terhadap ketercapaian program kerja. Selain itu juga bisa berdampak terhadap roda pemerintahan,” ujarnya. (adib)
