SATELITNEWS.COM, SERANG–Keputusan Ade Sumardi membatalkan surat pengunduran dirinya dari anggota DPRD Banten terpilih menimbulkan teka-teki tentang nasib koalisi Golkar-PDIP di Banten. Langkah itu membuat rencana menduetkan Airin Rachmi Diany – Ade Sumardi di Pilgub Banten seperti yang digembar-gemborkan sebelumnya menjadi berantakan.
Situasi itu bertambah pelik jika dikaitkan dengan keputusan Airlangga Hartarto tiba-tiba mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Langkah Airlangga diprediksi mengubah peta koalisi pada Pilkada Banten.
Dua peristiwa berdekatan itu menimbulkan spekulasi terkait nasib Airin Rachmi Diany dan pencalonannya. Sejumlah pengamat memprediksi Golkar juga membatalkan rencana pencalonan Airin dan bergabung dengan Koalisi Banten Maju yang digawangi Gerindra.
Lantas, apa tanggapan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah terkait situasi tersebut ?
Tatu menjelaskan pencabutan surat pengunduran diri Ade Sumardi adalah urusan PDIP. Dia enggan menanggapinya terlalu jauh.
Sedangkan kemungkinan Golkar merapat ke Koalisi Banten Maju, Tatu menyatakan tidak memiliki kapasitas untuk mengambil kebijakan terkait hal tersebut.
Baca Juga: Rampungkan Muscam Lebih Cepat, Intan: Berkat Soliditas Golkar Kabupaten Tangerang
“Soal pak Ade Sumardi mundur, itu ranahnya PDIP. Kemudian soal kemungkinan merapat ke KBM? Itu kapasitas DPP Golkar untuk mengambil kebijakan,” ungkap Tatu Chasanah kepada Satelit News, Senin (12/8).
Lalu, bagaimana dengan pencalonan Airin Rachmi Diany? Tatu menjelaskan sebelum Airlangga Hartarto mundur, DPD Partai Golkar Banten sudah mengirimkan semua bakal calon kepala daerah ke DPP Partai Golkar. Meski demikian, dia mengaku belum menentukan tanggal deklarasi pasangan calon.
Diketahui, Tatu Chasanah meminta kader partai Golkar di Banten tetap tenang meskipun prihatin atas pengunduran diri Airlangga Hartarto secara tiba-tiba. Apalagi pengunduran diri Airlangga Hartarto dilakukan ketika kader Golkar yang akan maju pada Pilkada serentak sedang semangat-semangatnya untuk meraih kemenangan. Semangat itu juga telah menghasilkan sentimen positif mengingat survei para kandidat dari Golkar sudah bagus dan tinggi.
“Kami seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar Banten prihatin atas kejadian ini. Kader Golkar yang akan maju pilkada sedang semangat-semangatnya untuk meraih kemenangan, diperlihatkan dengan hasil survei yang bagus dan ada yg sudah sangat tinggi, “ungkap dia.
“Saya selaku ketua Partai Golkar tingkat Propinsi Banten meminta kepada kader Golkar untuk tenang dan mengikuti tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh jajaran pengurus DPP Golkar,” tuturnya.
Sementara itu, Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI) Provinsi Banten Saeful Bahri menyatakan pencabutan berkas pengunduran diri Ade Sumardi merupakan sinyal kuat perubahan peta politik di Provinsi Banten menjelang waktu pendaftaran calon kepala daerah. Ditambah lagi perkembangan politik Golkar di tingkat pusat begitu mengejutkan, dimana Ketua Umumnya Airlangga Hartanto mengundurkan diri.
Baca Juga: Golkar Kota Tangerang Mulai Konsolidasi Lewat Muscam dan Muskel di 13 Kecamatan
“Artinya seluruh bakal calon kepala daerah yang direkomendasikan Golkar atas persetujuan ketua umum Airlangga itu tidak mempunyai legal stending yang kuat, karena posisi dia sudah tidak ketua umum lagi. Artinya, dimungkinkan bakal calon yang direkomendasikan itu bisa berubah, tidak hanya di Banten tetapi juga di ratusan daerah lainnya,” ujarnya.
Dengan dinamika politik yang berkembang di Provinsi Banten saat ini, Saiful menilai PDIP akan ditinggal rekan koalisi, karena Golkar diprediksi akan merapat ke koalisi Banten Maju. Sehingga tidak menutup kemungkinan Pilgub Banten nanti KBM akan melawan kotak kosong.
“Tentu bergabungnya Golkar ke KBM itu membawa bargaining yang cukup tinggi. Apalagi dia sebagai parpol pemenang. Golkar dipastikan akan meminta jatah kursi wakil dengan menyodorkan nama besar Tatu Chasanah. Karena Airin diduga kuat jika tidak untuk fokus ke senayan, ada jatah kursi menteri yang akan disediakan untuk Airin,” jelasnya.
PKS mau tidak mau akan mengalah pada perhitungan realita politik yang terjadi. Meski mengalah di Banten, sebagai bagian dari koalisi KIM Plus, di daerah lain PKS mendapatkan keuntungan yang banyak seperti DKI Jakarta dan Sumatera Utara (Sumut).
“Kalau untuk bergabung dengan PDIP membentuk koalisi baru, sepertinya kecil kemungkinannya, kalau kita melihat dari konstelasi politik nasional. Karena mau tidak mau, faktanya peta politik di daerah itu sejatinya yang bermain adalah kepentingan para elit di tingkat pusat,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul mengatakan pencabutan berkas pengunduran diri Ade Sumardi memperlihatkan bahwa koalisi Golkar dan PDIP di Provinsi Banten belum jelas. Apalagi, ketika Airlangga Hartarto mundur secara tiba-tiba, tentu akan mengubah konstelasi Pilkada Banten.
Baca Juga: Komunikasi Pemerintah Dinilai Masih Lemah
“Dengan demikian, PDIP ini tidak diajak berkoalisi di Pilkada Banten. KIM dipaksakan untuk solid, karena memang suka atau tidak posisinya sangat menentukan di Pilkada serentak, ” kata Adib Miftahul kepada Satelit News, Minggu (11/8).
Mengapa demikian, kata Adib, apabila hasil Pilkada serentak membuat PDIP menjadi pemenang, maka bisa dipastikan kondisi politik tidak akan baik-baik saja, terutama untuk kondisi KIM. Pasalnya, meski Prabowo Presiden, tetapi bagaimana nantinya untuk mengakselerasi sebuah kebijakan politik untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota.
“Karena, bagaimana caranya bisa diakselerasi, dengan pusat. Apabila Gubenur, Bupati, dan Walikotanya tidak dari Gerindra ataupun KIM. Jadi kemungkinan besar, Banten akan dipaksakan Andra Sony sebagai Gubernur,” tukasnya. (sidik/alfian/lutfi)
