SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang semakin dekat, dinamika politik lokal mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam situasi seperti ini, birokrasi sering kali menjadi pihak yang paling rentan terseret dalam pusaran konstelasi politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Netralitas birokrasi menjadi prinsip yang harus ditegakkan. Pj Walikota harus menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas ini,” kata Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development Policy and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro melalui sambungan telpon, Sabtu (29/9/2024).
Menurut Riko, Pj Walikota Tangerang, Dr. Nurdin memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mengawal netralitas birokrasi di tengah-tengah suhu politik yang kian memanas.
Riko menegaskan bahwa langkah konkret yang diambil oleh Pj Walikota dengan menerbitkan surat edaran serta mendorong penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran birokrasi adalah bukti nyata komitmen untuk menjaga birokrasi tetap netral.
“Surat edaran dan pakta integritas ini bukan sekadar formalitas, tapi merupakan simbol komitmen bersama bahwa birokrasi harus tetap profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” jelas Riko.
Riko menambahkan, langkah yang diambil Pj Walikota Tangerang dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap para birokrat yang melanggar. “Tindakan berikutnya yang harus dilakukan adalah menegakkan sanksi bagi birokrat yang melanggar. Aturan mengenai sanksi ini sudah jelas diatur,” lanjutnya.
Baca Juga: Sachrudin Bersama Forkopimda Beri Pembinaan Satlinmas, Perkuat Kesiapsiagaan di Wilayah
Ia menutup pernyataannya dengan pernyataan bahwa Pj Walikota akan konsisten dan tegas dalam menegakkan netralitas birokrasi. “Kita yakin Pj Walikota dapat tegas dalam netralitas ini,” pungkasnya. (dm)
