SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, mendorong Pemerintahan Desa (Pemdes) untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan. Peningkatan tata kelola tersebut, harus dilakukan dengan lebih transparan, terbuka, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Hal itu disampaikan Pj Sekda Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, pada Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Serang, yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, di salah satu hotel di Serang, Senin (2/12/2024).
”Workshop ini, khusus untuk bagaimana mendorong keuangan desa. Pertama, keuangan desa itu harus transparan, terbuka, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Maksudnya, tata kelola keuangannya harus lebih bagus, itu yang pertama,” ujarnya.
Kemudian yang kedua, berbicara soal prioritas program, kata Rudy, di Indonesia, khususnya di Kabupaten Serang, akses ekonomi masyarakat pedesaan masih relatif sedang, belum menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Harapannya, dengan menggunakan dana desa, pemerintah desa bisa mendorong agar penggunaan dana desa dapat meningkatkan kualitasnya.
”Pertama, akses ekonomi masyarakat supaya bisa lebih mudah terjangkau. Kedua, harus pakai internet, menggunakan virtual account seperti QRIS atau uang elektronik, namanya inklusi keuangan. Jadi, tidak harus menggunakan uang nyata dalam transaksinya, harus menggunakan digital sampai ke level desa untuk transaksi keuangan digital,” ujarnya.
Rudy pun mendorong, desa dengan dibantu oleh teman-teman dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten agar bisa menggunakan inklusi keuangan.
Baca Juga: Tahun 2027, Pemkab Serang Gelar Pilkades Serentak di 191 Desa
Sedangkan yang ketiga, kata Rudy, adalah menjawab persoalan kemiskinan ekstrem. Sebab, di Kabupaten Serang masih ada data-data masyarakat miskin ekstrem, dan perlu dicari cara agar mereka dapat diangkat agar bisa berdaya.
”Kita angkat supaya bisa lebih sejahtera orang desa. Orang desa yang pastinya tahu di mana mereka berada, siapa-siapa saja yang perlu didata dan diinventarisir. Bagaimana kita dorong mereka supaya ekonominya kita angkat agar kita tidak miskin lagi, pengennya seperti itu. Nanti program ini mulai dilaksanakan di tahun 2025,” ujarnya. (sidik)
