SATELITNEWS.ID, SERANG—Pemerintah Provinsi Banten akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar siswa SMA/SMK secara daring. Untuk itu, Pemprov berencana memberikan bantuan subsidi kuota internet kepada siswa.
Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan pemerintah sudah menganggarkan subsidi untuk biaya pulsa internet melalui Bantuan Operasional Daerah (Bosda) untuk siswa senilai Rp 5,5 juta per tahun. “Melalui Bosda juga kita bantu juga kan, ada pulsa yang kita subsidi. Per tahun per siswa Rp5,5 juta dibagi saja 12 bulan,” kata Wahidin di Pendopo Gubernur, Senin (6/7).
Wahidin mengatakan seluruh sekolah tingkat SMA/SMK baru dapat melangsungkan pembelajaran tatap muka pada Desember mendatang. Sementara untuk Juli ini, seluruh kegiatan belajar mengajar akan dilangsungkan secara daring.
“Iyah untuk ajaran baru (tatap muka) itu akan dimulai Desember. Untuk tahun ajaran yang baru tahun 2020 ini akan tetap berjalan secara daring, bulan ini akan berjalan,” ucap Wahidin Halim .
Alasan utama pihaknya masih menggunakan metode daring agar tidak terjadi penambahan kasus. Namun apabila kedepannya tidak ada lagi penambahan kasus, maka SMA dan SMK dipersilahkan untuk menggelar pembelajaran secara tatap muka.
“Saya melihat bahwa saya mau sampai titik nol ini yang namanya Pandemi Covid-19, positif yang tertular sampai titik nol, meskipun sekarang kita ini tingkat penularannya bisa dikendalikan, dengan sekarang Banten urutan 11 kan. Tapi tetap untuk sekolah akan tunggu sampai aman,” tegasnya.
Baca Juga: Menteri PPPA Kecam Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Terhadap Siswa di Tangsel
Saat ditanya apakah akan membuka sekolah secara satu persatu, WH menyampaikan bahwa sekolah akan dibuka secara bersamaan sekalipun nantinya dalam masa transisi. Sebab dirinya tidak ingin mengambil resiko.
“Kemarin kan Lebak udah kuning yang berarti masuk zona merah, jadi kita waspadai ini, jadi untuk sekolah kita maunya barenglah dibukanya,” ungkapnya.
Kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring sudah dilakukan sejak virus corona ditetapkan sebagai pandemi. Kemenrian Pendidikan dan Kebudayaan bahkan mendukung PJJ diteruskan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Iwan Syahril mengatakan dengan PJJ bukan berarti pembelajaran tatap muka ditiadakan. Tapi, komitmen permanen untuk pembelajaran daring agar tetap dilakukan pasca kondisi akibat pandemi berangsur pulih.
“Itu bukan permanen, itu juga bisa digradasi (ubah), 10 persen online, 90 persen tatap muka, bisa sebaliknya, itu tergantung sekolah. Seperti flip learning gitu, bisa pekerjaan rumah dikerjakan di sekolah, di sekolah tinggal didiskusikan,” jelasnya melalui webinar, Senin (6/7).
Dengan memanfaatkan teknologi, sistem pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik. Apalagi saat ini dunia tengah memasuki era disrupsi yang serba teknologi.
Baca Juga: DPRD Banten Pertanyakan Kekosongan Kepsek Hingga Plt Dirut RSUD
“Dengan teknologi lebih mudah, ini bisa lebih bagus karena waktu yang dihabiskan ketika guru face to face itu, dengan ini menjadi produktif,” ungkap Iwan.
Iwan menegaskan bahwa penggunaan teknologi jangan hanya saat pandemi saja. Sebab, hal ini sangat membantu dalam peningkatan kualitas pembelajaran di Indonesia.
Iwan juga mengungkapkan bahwa salah satu penghalang terbesar dalam ekosistem pendidikan Indonesia adalah tingkat kecemasan terhadap teknologi. Maka dari itu, dengan kebiasaan pemakaian alat-alat canggih, para pendidik dapat melakukan berbagai inovasi dalam aktivitas pembelajaran.
“Ini semacam model hybrid (belajar online dan tatap muka). Ini memang secara riset yang hybrid lebih efektif dan bermanfaat, apalagi bicara revolusi industri 4.0, SDM unggul, inovatif, ini penting sekali. Jadi ini merupakan sebuah komitmen yang sifatnya permanen bahwa memang kita sediakan berbagai macam platform pembelajaran baik itu daring dan luring agar guru bisa mengajar aktif dinamis dan efektif,” tutupnya. (dzh/azm/bnn/gatot)
