SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Forum Tenaga Harian Lepas (THL) Kota Tangerang menggeruduk gedung DPRD setempat, Selasa (7/1). Mereka melakukan aksi unjuk rasa buntut dari banyaknya THL yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.
Setelah menyampaikan orasi, Forum THL kemudian melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam. Audiensi itu juga diikuti oleh puluhan pegawai THL yang gagal lolos seleksi dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dishub, BPBD, Kesbangpol dan OPD lainnya.
“Kami hari ini bersama-sama melakukan aksi solidaritas turun ke jalan bertemu dengan pimpinan DPRD Kota Tangerang untuk menyuarakan hak kami yang tidak terpenuhi menjadi PPPK penuh waktu,” ungkap Ketua Forum THL Kota Tangerang, Sanrodi.
Dalam hal ini, pihaknya menagih janji kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang agar kuota yang tersedia yakni 5.186 bisa terisi semua.
“Kita ini berkeinginan menjadi PPPK penuh waktu, sama dengan teman-teman yang lainnya. Ini bukan bicara masalah kita tidak lolosnya, akan tetapi kita menagih janji pemerintah daerah terkait kuota formasi yang sudah disediakan dari negara, pemerintah pusat ke pemerintah daerah,” katanya.
Ia menilai ada yang janggal terkait proses seleksi PPPK di Kota Tangerang. Pasalnya, dari sekian banyaknya THL di masing-masing OPD, namun hanya sedikit kuota yang diberikan.
Baca Juga: DPRD Imbau Warga Kota Tangerang Waspada Abu Vulkanik GAK
“Misalkan di Kesbangpol itu ada 23. Tapi kuota yang diberikan cuma 5. Artinya kita semua bertanding untuk memperebutkan 5 kuota itu. Terus ada juga yang isinya cuma 2, tapi diperebutkan oleh 17 orang. Ini masalah buat kita,” tegasnya.
“Selain itu, terkait status pendidikan. Ada yang S2, S1 dan SMA. Tapi ketika kemarin berangkat ke Serang yang ikut ujian PPPK itu semuanya di-down grade. SMA semua dipukul rata. Sehingga kita kebingungan, kok data ini diabaikan gitu. Ini diabaikan, tidak dilaksanakan,” jelasnya.
Oleh karenanya, pihaknya meminta kepada Pemkot Tangerang melalui BKPSDM untuk melakukan evaluasi kinerja. Supaya niat dan tujuan para THL menjadi PPPK penuh waktu terpenuhi dan menolak PPPK paruh waktu yang dijanjikan Pemkot Tangerang.
“Cuma satu keinginan kita yaitu PPPK penuh waktu. Kita menolak PPPK paruh waktu. Kenapa kita tolak PPPK paruh waktu? karena itu sama saja THL yang dikemas dengan rapi yang elegan kelihatannya,” katanya
“Sama aja kita nanti setahun sekali tidak dibutuhkan, maka akan dikeluarkan. Sama saja itu dengan THL. Maka kami ingin semuanya perjuangan kami itu bisa diakomodir. Untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” sambungnya.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam mengatakan bahwa aspirasi dari para THL yang tidak lolos ini akan ditampung untuk kemudian ditindaklanjuti. Menurutnya, keluhan dari para THL ini terkait jumlah kuota yang tersedia tak mampu memenuhi para THL yang ada di masing-masing OPD.
Baca Juga: Anggaran dan Kuota Program Umrah 2026 Melonjak, DPRD Kota Tangerang Buka Opsi Panggil OPD
“Dari yang disampaikan ada berkaitan dengan formasi yang tidak sebanding dengan jumlah THL di OPD. Ada yang berlebih, ada yang sebanding. Terus kemudian juga ada posisi yang hari ini posisinya hanya untuk SLTA. Sehingga teman-teman yang S1 itu menjadi ikut di SLTA, down grade. Dan juga persoalan-persoalan lainnya,” ungkapnya.
Sehingga, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil pihak BKPSDM untuk meminta penjelasan terkait proses penentuan kuota.
“Ini rasanya perlu kita panggil teman-teman yang mengambil kebijakan, khususnya di BKPSDM. Bagaimana proses penentuan kuota itu diajukan ke teman-teman,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan PPPK paruh-waktu hanya sekedar penamaan lain dari THL. Hanya secara status saja yang berbeda.
“Karena yang namanya teman-teman PPPK penuh waktu itu tidak layaknya THL. Dia dikontrak walaupun ada bentuk kontraknya itu 5 tahunan. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap status kepegawaian masing-masing para pegawai THL hari ini,” ucapnya.
“Sehingga saya hari ini kita sama-sama berjuang bagaimana semua THL yang ada jadi penuh waktu. Kita masih ada waktu kok buat kita. Kalaupun boleh nih kita minta ke pusat biar prosesnya kita yang nentuin,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin angkat bicara terkait polemik akibat banyaknya Tenaga Harian Lepas (THL) yang gagal menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Menurutnya, proses seleksi PPPK di lingkup Pemkot Tangerang telah mengikuti tata kelola kepegawaian yang berlaku. Kata dia, Pemkot Tangerang sudah mengajukan sebanyak 5.200 formasi dan telah disetujui oleh Menpan RB. Diantaranya, 1.200 tenaga teknis, 2.500 guru dan 1.200 tenaga kesehatan.
Namun, kata dia, formasi yang tersedia dengan jumlah teknis yang ada, jumlahnya masih lebih besar tenaga teknis. Sehingga masih ada yang belum menjadi PPPK.
“Kita lagi berkoordinasi terus oleh Kemenpan dan BKN bagi yang belom lolos seperti apa. Kemarin ada arahan kebijakan bagi yang belom lolos tetap menjadi PPPK, tetap mendapatkan NIP kemudian statusnya menjadi PPPK paruh waktu.
“Sehingga harapannya semua THL akan bertransformasi menjadi tenaga PPPK dengan kategori tadi, PPPK penuh dan PPPK paruh waktu,” jelasnya, Senin (6/1).
Nurdin menjelaskan bahwa nantinya PPPK paruh waktu akan mendapatkan penggajian yang sama dengan THL.
“Ini yang terus kita komunikasikan dan arahan lebih lanjut oleh BKN terkait dengan penyelesaian tenaga THL,” katanya. (hafiz)
