Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pandeglang, Muhammad Kabir mengakui masih banyak warga Pandeglang yang masih menjadi pengangguran atau belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun, kata dia, sempat terjadi penurunan angka pengangguran di kota Badak tersebut.
“Ya kalau diangkakan, usia produktifnya kan naik, jadi angka rilnya 53 ribuan warga Pandeglang ini belum mendapatkan atau memiliki pekerjaan. Akan tetapi, kalau secara prosentase, angka pengangguran kita turun menjadi 8,09 persen tadinya 9,05 persen,” kata Kabir, Rabu (5/3/2025).
Kabir mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang, salah satu diantaranya karena lapangan pekerjaan yang minim. Selain itu, bertambahnya usia produktif menjadi persoalan lain yang menyebabkan pengangguran sulit teratasi.
“Selain minim lapangan kerja, juga karena bonus demografi. Dimana angkatan kerja lebih banyak dari lapangan pekerjaannya. Sehingga, jumlah atau angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan,” tambahnya.
Kabir mengaku, pihaknya terus melakukan upaya untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Beberapa hal yang dilalukan itu yakni dengan memberikan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), bekerja sama dengan berbagai pihak agar ada job fair, dan lainnya.
“Solusinya harusnya ada lapangan pekerjaan, peningkatan SDM sesuai kemampuan dan kapasitas. Jadi bukan kita enggak melalukan upaya untuk menyelesaikan pengangguran, tetapi memang seperti itu kondisinya,” ujarnya.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Pandeglang, Syamsudin Aliandono menyarankan, agar Pemkab Pandeglang melalui semua instrumen yang ada agar bisa memberikan perhatian serius dalam mengatasi persoalan pengangguran, terutama dalam pengoptimalan kawasan industri yang sudah ada.
“Pengangguran ini memang menjadi persoalan, yang butuh penanganan laten dan konsisten, karena apabila hanya ditargetkan setiap tahun akan sulit, tetapi harus ada program jangka panjang dan berjenjang setiap tahunnya,” ungkapnya.
“Coba saja, dimulai dari pengoptimalan kawasan industri misalnya. Kawasannya kan sudah ada, tinggal instrumen pelengkapnya yang harus dijalankan, bisa dimulai dengan jaminan keamanan bagi investor, kemudahan mengurus izin, dan bungkus oleh aturan agar 75 persen pegawainya dari warga lokal,” imbuhnya. (adib)
