Hal itu, sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Gubernur Banten Andra Soni, yang mempunyai keinginan untuk menerapkan program itu kepada jajaran pegawai di Pemprov, terutama bagi pegawai yang belum memiliki rumah tetap.
Rahmat mengungkapkan, kerjasama Polri dengan sejumlah pengembang itu bisa menjadi contoh, bagaimana Pemprov juga ikut berpartisipasi dalam rangka memberikan akses kepemilikan rumah bagi pegawainya dengan bekerjasama dengan pengembang.
“Ini bisa dicontoh oleh Pemprov,” kata Rachmat, Rabu (5/3/2025).
Pria yang akrab disapa Omi ini mengaku, saat ini Pemprov Banten masih fokus pada program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang menyasar masyarakat kurang mampu, sedangkan untuk program seperti yang digagas oleh Polri itu belum dilakukan.
Namun demikian, hal itu juga menjadi salah satu upaya Pemprov, dengan kewenangannya yang ada, untuk merealisasikan salah satu program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemenuhan perumahan masyarakat yang ditargetkan sebanyak 3 juga unit setiap tahunnya.
“Namun untuk strategi dan pelaksanaannya kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Omi juga, membuka peluang akan melakukan koordinasi ke pusat berkaitan dengan teknis pelaksanaan itu, sehingga jika dimungkinkan bisa dilakukan lebih cepat itu akan lebih baik.
Apalagi jika konsepnya bisa berdasarkan potensi pengusaha lokal. Seperti di Sumatera Barat, yang untuk kebutuhan semennya mereka memberdayakan potensi lokal.
“Mereka mengoptimalkan semen lokal, yakni semen padang,” katanya.
Provinsi Banten, kata Rahmat, tidak menutup kemungkinan bisa melakukan hal itu. apalagi sejumlah industry pemasok bahan-bahan bangunan itu jumlahnya cukup banyak seperti semen merah putih, kalau untuk besi ada BUMN Krakatau Steel dan masih banyak lagi yang lainnya.
“Itu bisa kita ajak kerjasama. Namun tentunya, harus kita rumuskan terlebih dahulu formulasi yang pasnya itu bagaimana,” ucapnya.
Kemudian, terkait program RTLH, katanya, di tahun 2025 ini pihaknya menargetkan sekitar 225.000 unit. Cukup banyak. Selain itu juga, di Kabupaten/Kota juga mengalokasikan, sehingga kita bersama-sama mengentaskan Kawasan kumuh baik di perkotaan, pedesaan maupun wilayah pesisir.
“Mudah-mudahan berkurang jumlahnya, karena RTLH itu sudah kita jalankan sejak 2017 dan telah diintervensi sekitar 2.000 unit,” imbuhnya. (luthfi)
