Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Banten ini menyarankan, Pemkab Pandeglang segera membuat intervensi kebijakan untuk menyelamatkan karir generasi muda di Kabupaten Pandeglang.
Lukman mengatakan, ditengah keterbatasan anggaran dan ketersediaan sumber daya, Pemkab harus bisa membuat satu kebijakan agar bisa menjaring banyak mitra kerja dalam mengatasi pengangguran. Oleh karena, hal itu bukan masalah baru di Pandeglang, sehingga seharusnya Pemkab bisa lebih faham dan mengerti akan persoalan tersebut.
“Dalam upaya pengentasan pengangguran sebaiknya Pemda bermitra dengan semua stakeholder. Intervensi kebijakan melalui program dengan melihat kondisi keuangan rasanya agak berat,” kata Agus, Kamis (6/3/2025).
Lukman mengatakan, langkah pertama yang bisa dilakukan Pemkab Pandeglang yakni, dengan menggandeng semua pihak dalam hal meningkatkan kapasitas dan sumber daya masyarakat. Melalui pembekalan diberbagai bidang keahlian, akan menjadi solusi jangka pendek dalam menekan angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang.
Namun, pembekalan pelatihan itu harus fokus dan terkonsentrasi, bukan hanya sekedar menggagalkan kewajiban atau merumuskan program kerja tanpa ada sasaran dan tujuan yang tepat. Paling tidak, kata dia, hindari banyak seremonial dalam pemberian pelatihan, agar fokus dan tidak kabur.
“Hal yang mungkin dilakukan adalah pemda melakukan kemitraan dengan pihak-pihak yang konsen dan terlibat dalam peningkatan kompetensi calon tenaga kerja di Kabupaten Pandeglang. Misalnya, dengan mengadakan kegiatan pelatihan dan penangangan bekerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan, kampus, dan berbagai komunitas profesional yang konsen pada hal ini,” paparnya.
Selain itu, kata lukman, Pemkab juga harus bisa memberikan kemudahan akses investasi dan berinvestasi di Kabupaten Pandeglang, mengingat sudah ada zona atau kawasan industri di lima kecamatan. Oleh karena itu, Pemkab harus bisa meyakinkan para pemilik modal, agar bisa membuka usaha di Pandeglang.
Caranya, kata dia, melalui jaminan keamanan bagi para pemilik modal agar bisa tenang membuka usaha di Pandeglang. Hal itu bisa terlaksana apabila Pemkab mempunyai tujuan jelas dalam mengurangi angka pengangguran. Karena investasi, merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan perekonomian.
“Pemkab Pandeglang diharapkan konsen untuk agenda kemudahan layanan perizinan bagi sektor swasta dan dengan biaya yang rendah,” ujarnya.
“Tahap selanjutnya, pemerintah diharapkan pro aktif tuk berkomunikasi dengan pihak swasta baik di dalam maupun di luar Pandeglang tuk mengajak investasi di Kabupaten Pandeglang. Sebaiknya Pemda Pandeglang memberikan insentif bagi investor, berupa pengurangan pajak daerah dan lainnya,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, jumlah pengangguran di Kabupaten Pandeglang di tahun 2025 ini tercatat sebanyak 53 ribu lebih. Jumlah itu hampir sepuluh persen dari total warga Pandeglang yang sebanyak 1,4 juta jiwa.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pandeglang Muhammad Kabir mengakui masih banyak warga Pandeglang yang masih menjadi pengangguran atau belum mendapatkan pekerjaan. Meskipun, kata dia, sempat terjadi penurunan angka pengangguran di kota Badak tersebut.
“Ya kalau diangka kan usia produktifnya kan naik, jadi angka rilnya 53 ribuan warga Pandeglang ini belum mendapatkan atau memiliki pekerjaan. Akan tetapi, kalau secara prosentase, angka pengangguran kita turun menjadi 8,09 persen tadinya 9,05 persen,” pungkasnya, Rabu (5/3/2025).
Kabir mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang, salah satu diantaranya karena lapangan pekerjaan yang minim. Selain itu, bertambahnya usia produktif menjadi persoalan lain yang menyebabkan pengangguran sulit teratasi.
“Selain minim lapangan kerja, juga karena bonus demografi. Dimana angkatan kerja lebih banyak dari lapangan pekerjaannya. Sehingga jumlah atau angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan,” katanya.
Kabir mengaku, pihaknya terus melakukan upaya untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Beberapa hal yang dilalukan itu yakni dengan memberikan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), bekerja sama dengan berbagai pihak agar ada job fair, dan lainnya.
“Solusinya harusnya ada lapangan pekerjaan, peningkatan SDM sesuai kemampuan dan kapasitas. Jadi bukan kita enggak melalukan upaya untuk menyelesaikan pengangguran, tetapi memang seperti itu kondisinya,” imbuhnya.(adib)
